 |
| Rektor Paparkan Kebijakan dan Dampak Keterbukaan Informasi |
Padang, Rakyatterkini.com – Universitas Negeri Padang (UNP) mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, UNP mempresentasikan visi, misi, kebijakan, hingga dampak penerapan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel.
Pemaparan dilakukan langsung oleh Rektor UNP, Ir. Krismadinata, Ph.D., didampingi Senior Eksekutif UNP, Prof. Ganefri, Ph.D., serta Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis (KKPS), Dr. Haris Satria, M.Sn.
Rektor menjelaskan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi salah satu unsur penting dalam tata kelola universitas sekaligus diterapkan sebagai budaya akademik. Melalui kebijakan tersebut, UNP berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, komitmen itu diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengelolaan informasi serta pelayanan kepada publik. UNP juga terus mendorong agar prinsip keterbukaan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadi kebiasaan kerja yang diterapkan oleh seluruh unit di lingkungan kampus.
“Ini bukan sekadar syarat untuk menjadi pemenang, tetapi juga menjadi budaya kami. Bagaimana informasi publik ini terselenggara, karena kita ketahui ilmu pengetahuan tumbuh melalui keberanian untuk diuji, sedangkan kepercayaan publik tumbuh melalui kesediaan institusi untuk terbuka,” ungkap Krismadinata.
Ia menambahkan, keikutsertaan UNP dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 merupakan partisipasi untuk ketujuh kalinya. Dalam enam pelaksanaan sebelumnya, UNP berhasil meraih predikat badan publik informatif.
Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi universitas untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Pada tahapan uji publik tahun ini, UNP tampil bersama tiga badan publik lainnya, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Partai Golkar.
Kemenko Polkam diwakili langsung oleh Menteri Koordinator, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Sementara itu, USU dihadiri Rektor Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., sedangkan Partai Golkar diwakili Sekretaris Jenderal DPP, Muhammad Sarmuji.
Masing-masing peserta diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan capaian dan kebijakan keterbukaan informasi di lembaganya. Setelah presentasi, panelis melanjutkan kegiatan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai visi dan misi pimpinan, kebijakan pelayanan informasi publik, serta dampak penerapannya.
Melalui kesempatan tersebut, UNP menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, serta memperluas keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Komitmen universitas dalam mengembangkan keterbukaan informasi ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-16, yakni Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.
Prinsip tersebut menekankan pentingnya membangun institusi yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, UNP berharap keterbukaan informasi dapat terus menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan tinggi.(da*)
