 |
| Sawahlunto Bidik Potensi Ekonomi dari Limbah FABA |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Fraksi PAN-PKB DPRD Kota Sawahlunto mendorong Pemerintah Kota mulai mengembangkan pengelolaan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari PLTU Ombilin sebagai sumber ekonomi baru sekaligus peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gagasan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PAN-PKB yang disampaikan Sekretaris Fraksi,Ronny Eka Putra terhadap Nota Keuangan RAPBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2027,pada Rapat Pleno DPRD Sawahlunto,Senin (2/11/26).
Fraksi menilai FABA tidak semestinya hanya dipandang sebagai residu pembakaran batu bara, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang memiliki nilai tambah.
PAN-PKB mencontohkan kolaborasi pertanian di Desa Salak, Kecamatan Talawi, yang terlihat saat peninjauan panen cabai Kelompok Tani Taye dan BUMDes pada 26 Oktober 2026.
Program tersebut melibatkan dukungan pompanisasi Kementerian Pertanian, teknologi Advanced Agriculture System dari BRMP Sumatera Barat, serta bantuan pupuk berbahan FABA, traktor dan benih melalui program CSR PLN IP UBP Ombilin Sijantang.
Menurut Fraksi PAN-PKB, pemanfaatan FABA berpotensi dikembangkan untuk pupuk, batako hingga material konstruksi jalan. Potensinya disebut mencapai puluhan ribu ton per tahun.
Jika dikelola secara serius melalui skema bisnis yang tepat, FABA dinilai berpeluang menghasilkan nilai ekonomi miliaran rupiah.
Karena itu, PAN-PKB meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah terkait duduk bersama PLN IP UBP Ombilin Sijantang untuk menyusun kajian dan menghitung potensi ekonominya.
Fraksi ini juga mengusulkan agar alokasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp5,64 miliar diarahkan untuk mengkaji penggunaan material FABA dalam pembangunan infrastruktur. Dalam pandangan fraksi, pemanfaatan tersebut berpotensi menghemat biaya modal hingga 30–40 persen, dengan tetap memperhatikan standar teknis dan kelayakan lingkungan.
Namun, PAN-PKB mengingatkan bahwa program CSR tidak boleh menggantikan kewajiban pemerintah. Dukungan perusahaan bersifat fluktuatif sehingga keberlanjutan program ketahanan pangan dan pariwisata desa harus dijamin melalui APBD.
Gagasan ini menjadi salah satu dari tujuh catatan mendesak PAN-PKB dalam pembahasan RAPBD 2027.
Di tengah target PAD yang justru turun menjadi Rp73,26 miliar, Fraksi PAN-PKB menilai Sawahlunto membutuhkan terobosan ekonomi baru, termasuk mengubah potensi yang selama ini dianggap limbah menjadi sumber nilai tambah bagi daerah.
Fraksi PAN-PKB menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.(Benny)
