 |
| Kapolda Sumbar Irjen Pol Jawari |
Padang, Rakyatterkini.com – Penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat (Sumbar) dinilai membutuhkan strategi komprehensif. Selain mengedepankan penegakan hukum, upaya tersebut juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Jawari menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap persoalan pertambangan ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Menurutnya, aktivitas PETI merupakan persoalan kompleks sehingga diperlukan kajian mendalam untuk menentukan langkah penyelesaian yang efektif.
Hal tersebut disampaikan Jawari dalam kegiatan temu ramah bersama awak media di Padang, Rabu (11/11/2026).
Ia mengungkapkan, sejak mulai menjabat sebagai Kapolda Sumbar, dirinya berupaya mempelajari berbagai persoalan yang berkaitan dengan praktik pertambangan ilegal. Berbagai pandangan dan masukan dari pihak terkait juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penanganan.
"Karena saya masih baru memimpin di sini, saat ini saya sedang mempelajari dan memetakan seluruh aspek persoalan. Masalah ini cukup rumit sehingga perlu dipahami secara menyeluruh, termasuk dengan menghimpun masukan mengenai strategi penyelesaiannya," ungkap Jawari.
Menurutnya, penanganan PETI tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum. Diperlukan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi teknis, para ahli, serta masyarakat agar solusi yang dirumuskan dapat menjawab penyebab utama munculnya aktivitas pertambangan ilegal.
Sebagai bentuk keseriusan, koordinasi dengan pemerintah daerah telah mulai dilakukan. Jawari juga menyebutkan telah berdiskusi dengan sejumlah pakar serta kepala organisasi perangkat daerah yang menangani bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan lingkungan hidup.
Dalam berbagai pembahasan tersebut, sejumlah opsi penyelesaian mulai dipertimbangkan. Salah satunya adalah kemungkinan menata aktivitas pertambangan rakyat melalui jalur perizinan resmi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Kami sudah berdiskusi bersama para pakar, termasuk dengan kepala dinas yang membidangi ESDM dan lingkungan hidup. Ada beberapa pilihan yang sedang dikaji, sekaligus membangun kerja sama berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini," jelasnya.
Jawari menegaskan, aspek kesejahteraan warga harus menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan terkait PETI. Hal ini mengingat kegiatan pertambangan masih menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat di sejumlah daerah di Sumbar.
Oleh sebab itu, penataan melalui legalisasi pertambangan rakyat menjadi salah satu alternatif yang sedang dipelajari. Jika kegiatan pertambangan memiliki izin dan aturan operasional yang jelas, pengelolaannya diharapkan bisa lebih terarah, terkontrol, serta mudah diawasi.
"Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Kami juga telah membicarakan kemungkinan legalisasi pertambangan. Apabila kegiatan tersebut memiliki dasar hukum dan aturan yang jelas, pengelolaannya tentu akan lebih tertib dan seluruh kepentingan bisa diakomodasi," ujarnya.
Di sisi lain, Jawari mengingatkan bahwa upaya penataan pertambangan harus tetap mengutamakan perlindungan lingkungan. Aktivitas PETI yang berlangsung tanpa pengawasan berisiko menyebabkan kerusakan alam dan mengancam kelestarian sumber daya lingkungan.
Ia berharap keterlibatan seluruh unsur, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, kalangan akademisi dan pakar hingga masyarakat, dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tambang emas ilegal di Sumbar.
"Dengan kerja sama dan pemikiran bersama, Insyaallah persoalan ini dapat kita selesaikan. Kita juga ingin kondisi lingkungan menjadi lebih baik dan kerusakan yang terjadi bisa ditangani. Inilah tujuan yang ingin kita capai bersama," tutup Jawari.(da*)
