 |
| Pelabuhan Panasahan, Kabupaten Pesisir Selatan. |
Pessel, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, menargetkan kelanjutan pembebasan lahan di kawasan Pelabuhan Panasahan, Painan, pada 2027. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 miliar.
Pembebasan lahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas kawasan yang berada di bawah penguasaan pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menunjang pengembangan sarana dan prasarana serta meningkatkan aktivitas operasional pelabuhan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, Roli Buchari, menjelaskan bahwa hingga saat ini luas lahan di kawasan Panasahan yang telah dikuasai pemerintah kabupaten mencapai sekitar 6,9 hektare.
Ia menyebutkan, Pemkab Pessel masih berupaya menambah luas penguasaan tanah secara bertahap hingga seluruh kawasan yang ditargetkan, termasuk area sampai batas pagar pelabuhan, dapat diselesaikan.
"Untuk saat ini, lahan yang telah dikuasai pemerintah kabupaten baru seluas 6,9 hektare. Ke depan, penguasaan lahan akan terus diperluas hingga batas pagar pelabuhan," ujar Roli di Painan, Senin (9/11/2026).
Dalam proses tersebut, masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum sepenuhnya menjadi milik atau berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah lahan yang selama ini digunakan untuk aktivitas usaha timbangan. Pemerintah perlu memastikan kejelasan status kepemilikan, dasar penggunaan, serta langkah penyelesaian dengan pihak yang selama ini memanfaatkan tanah tersebut.
Di samping itu, penetapan batas kawasan, pendataan luas lahan yang akan dibebaskan, hingga kelengkapan dokumen kepemilikan tanah menjadi faktor penting agar proses pengembangan pelabuhan berjalan sesuai aturan.
Warga Painan, Jamrizal (56), berharap pemerintah daerah menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status administrasi dan keabsahan dokumen pertanahan, baik terhadap lahan yang sudah dikuasai maupun yang masih dalam proses pembebasan.
Menurutnya, kepastian hukum atas tanah sangat diperlukan untuk menghindari munculnya persoalan maupun sengketa pertanahan ketika pembangunan dan pengembangan kawasan pelabuhan dilaksanakan.
"Ya, tentu kepastian dokumen pertanahan menjadi penting agar rencana pengembangan kawasan pelabuhan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa pertanahan di kemudian hari," katanya.
Jamrizal juga meminta agar pemerintah menjelaskan tata cara penyelesaian dan pemberian ganti rugi apabila terdapat tanah yang selama ini digunakan oleh masyarakat ataupun badan usaha.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Zoni Eldo, membenarkan adanya rencana penambahan penguasaan lahan di kawasan Pelabuhan Panasahan tersebut.
Ia mengatakan, Pemkab Pessel akan mengalokasikan dana sekitar Rp4 miliar dalam APBD 2027 untuk melanjutkan pembebasan tanah milik masyarakat. Lahan yang menjadi sasaran pada tahap tersebut disebut masih tersisa sekitar 10 persen.
"Ya, Pemkab akan menganggarkan Rp4 miliar untuk 10 persen lahan masyarakat itu," ungkap Zoni.
Sementara itu, penyelesaian pembebasan bidang tanah lainnya akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Zoni menjelaskan, apabila ada pemilik lahan yang belum menerima atau menyetujui besaran nilai ganti rugi, pemerintah dapat menempuh mekanisme konsinyasi dengan menitipkan uang ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri (PN), sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemkab Pesisir Selatan diharapkan dapat melaksanakan seluruh proses pembebasan tanah secara terbuka dan sesuai prosedur hukum. Kepastian status lahan, transparansi nilai ganti rugi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dan pihak terkait menjadi hal penting agar pengembangan Pelabuhan Panasahan tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang.(da*)
