 |
| Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, saat meninjau |
Padang, Rakyatterkini.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, turun langsung meninjau progres penanganan sungai pascabanjir bandang di kawasan Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Dalam kunjungan tersebut, Andre didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, serta Kepala Balai Cipta Karya Sumbar, Maria Doeni Isa.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) infrastruktur sumber daya air berjalan sesuai rencana. Langkah percepatan tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah di Sumatera Barat masih menghadapi ancaman banjir berulang.
Andre menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo atas dukungan anggaran serta upaya percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana di Sumatera Barat.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat harus diwujudkan melalui pekerjaan konkret sehingga kerusakan infrastruktur dapat segera diperbaiki dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih optimal dari risiko banjir.
Andre yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) mengatakan, dirinya melihat langsung aktivitas alat berat di lokasi serta dimulainya sejumlah pekerjaan permanen.
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada masa tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga infrastruktur kembali pulih.
Andre juga mengapresiasi kinerja BWS Sumatera V, kontraktor pelaksana, serta seluruh instansi teknis yang terlibat dalam proses pemulihan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur sungai membutuhkan perencanaan yang cermat, mulai dari kajian teknis, penyusunan desain hingga analisis lingkungan. Kendati demikian, seluruh tahapan tersebut diharapkan dapat dipercepat tanpa mengesampingkan standar teknis yang berlaku.
"Perencanaan memang harus melalui kajian dan analisis yang matang. Namun, prosesnya perlu dipercepat karena banjir kembali terjadi dan masyarakat membutuhkan solusi yang mampu memberikan perlindungan dalam jangka panjang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, memaparkan bahwa total anggaran penanganan infrastruktur sumber daya air pascabencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp4,3 triliun.
Dari total tersebut, sekitar Rp380 miliar digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat, sedangkan kurang lebih Rp3,8 triliun dialokasikan bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Khusus Kota Padang, anggaran rehab-rekon yang disiapkan mencapai sekitar Rp782 miliar. Program ini difokuskan pada penanganan Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, termasuk kawasan Gunung Nago dan Koto Tuo.
Reski menjelaskan, pekerjaan yang direncanakan tidak sekadar memperbaiki kerusakan akibat banjir, tetapi juga meningkatkan kemampuan infrastruktur dalam mengendalikan banjir dan aliran sedimen.
Sejumlah pekerjaan yang disiapkan meliputi pembangunan dua bendungan, tiga cek dam, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta penanganan infrastruktur penyediaan air baku.
"Untuk Kota Padang, fokus utama berada di Batang Kuranji dan Batang Air Dingin. Selain penanganan di sepanjang aliran sungai, kami juga menyiapkan bangunan pengendali sedimen di bagian hulu agar material tidak terus terbawa ke kawasan hilir saat hujan lebat," terang Reski.
Ia mengungkapkan, pekerjaan permanen yang sebelumnya direncanakan dimulai November akhirnya dapat dipercepat dan sudah berjalan sejak Oktober 2026. Kebijakan percepatan ini dilakukan karena banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Padang.
Secara keseluruhan, program penanganan pascabencana oleh BWS Sumatera V mencakup 43 sungai yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Berdasarkan data yang disampaikan Reski, progres pekerjaan perkuatan tebing dan penanganan tanggul telah mencapai sekitar 75 persen. Sementara itu, pekerjaan normalisasi sungai menunjukkan perkembangan sekitar 87 persen.
Selain Kota Padang, sejumlah daerah lain juga mendapatkan alokasi anggaran untuk pemulihan infrastruktur sumber daya air.
Di Kabupaten Padang Pariaman, anggaran rehab-rekon mencapai sekitar Rp1,33 triliun. Pekerjaan meliputi penanganan Batang Anai, Batang Tapakis, Batang Ulakan, dan Batang Mangor. Program tersebut mencakup pembangunan bendungan, tujuh cek dam, normalisasi sungai, serta pembangunan tanggul.
Kabupaten Solok memperoleh alokasi sekitar Rp392 miliar untuk penanganan Batang Lembang, Batang Gawan, dan beberapa aliran sungai di kawasan Saniang Baka.
Sementara itu, Kabupaten Agam mendapatkan anggaran sekitar Rp278 miliar. Dana tersebut antara lain digunakan untuk penanganan Batang Malalak dan pembangunan delapan cek dam.
Di Kabupaten Tanah Datar, program pemulihan diarahkan pada penanganan Batang Sinamar, pengendalian aliran lahar dan sedimen Gunung Marapi, serta pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali seperti bendungan, sabo dam, cek dam, dan normalisasi sungai.
Adapun di Kota Padang Panjang, pekerjaan pengendalian sedimen dan pembangunan satu cek dam direncanakan dengan anggaran sekitar Rp50 miliar. Sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh alokasi sekitar Rp25 miliar untuk program penanganan yang telah dipaparkan BWS Sumatera V.
Reski menambahkan, pembangunan infrastruktur permanen di kawasan sungai membutuhkan perencanaan menyeluruh. Penanganan tidak bisa hanya dilakukan pada satu lokasi, melainkan harus mempertimbangkan kondisi aliran sungai, pergerakan material sedimen, kebutuhan bangunan pengendali di kawasan hulu, hingga dampaknya terhadap wilayah hilir.
Pada kesempatan tersebut, Andre menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program pemulihan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.
Ia berharap seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan secara maksimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kami akan terus mengawal agar anggaran yang sudah disiapkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PU Dody Hanggodo, serta seluruh jajaran yang telah bekerja di lapangan. Mudah-mudahan program rehabilitasi dan rekonstruksi ini mampu meningkatkan perlindungan masyarakat Sumatera Barat dari ancaman bencana di masa mendatang," tutup Andre.(da*)
