 |
| Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Aulia Rachman divonis lima tahun penjara |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Bupati nonaktif Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap 21 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Selain hukuman penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang juga menjatuhkan denda sebesar Rp250 juta, kewajiban membayar uang pengganti Rp568 juta, serta pencabutan hak politik selama dua tahun.
Putusan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Rosana Irawati, dalam sidang pembacaan vonis. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya.
Hakim menetapkan denda sebesar Rp250 juta kepada Syamsul. Apabila tidak dibayarkan, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsul Aulia Rachman dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp250 juta," kata Rosana saat membacakan putusan.
Selain itu, Syamsul diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp568 juta setelah memperhitungkan dana yang sebelumnya telah disita. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan politik selama dua tahun.
Dalam pertimbangan putusan, hakim mengungkapkan beberapa faktor yang meringankan hukuman Syamsul. Di antaranya, terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya dan menunjukkan sikap sopan selama mengikuti persidangan.
Namun, terdapat pula sejumlah hal yang memberatkan. Perbuatan Syamsul dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak mencerminkan sikap yang patut dijadikan contoh bagi masyarakat.
Berdasarkan fakta persidangan, Syamsul terbukti meminta uang kepada 21 kepala OPD di lingkungan Pemkab Cilacap. Dana yang dikumpulkan tersebut rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tunjangan hari raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dari aksi pemerasan tersebut, terkumpul dana mencapai Rp568 juta. Kasus korupsi ini kemudian terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026.(da*)
