 |
| Kuasa hukum Para Penggugat, Hafis Alfarisyi. |
Payakumbuh, Rakyatterkini.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan dua mantan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, Hendri Wanto, S.Sos., dan Wahyudi Thamrin, terhadap Kuasa Pemilik Modal (KPM) perusahaan tersebut, yakni Wali Kota Payakumbuh.
Putusan itu tercantum dalam perkara Nomor 35/G/2026/PTUN.PDG. Majelis Hakim menetapkan putusan melalui rapat permusyawaratan pada Selasa (3/11/2026), kemudian membacakannya dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Rabu (11/11/2026).
Sidang perkara tersebut dipimpin Hakim Adillah Rahman bersama dua hakim anggota, Muhammad Reza Pahlepi, S.H., dan Tassha Nica Riana Sihotang.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sah atau batal Keputusan KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tertanggal 8 Mei 2026 mengenai pemberhentian Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago. Pembatalan tersebut secara khusus berlaku terhadap Hendri Wanto dan Wahyudi Thamrin.
Selain membatalkan keputusan pemberhentian, pengadilan juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat keputusan tersebut serta memulihkan kedudukan kedua penggugat sebagai Dewan Pengawas hingga masa jabatan periode 2024–2028 berakhir.
Pertimbangan Hakim: Pemberhentian Harus Memiliki Dasar Hukum
Kuasa hukum kedua penggugat dari Unity Law Office, Hafis Alfarisyi yang didampingi Togap Silalahi, menyampaikan bahwa putusan tersebut menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap individu.
Menurut Hafis, salah satu dasar pertimbangan majelis hakim adalah ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
Aturan tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, maupun Direksi yang telah ditetapkan sebelum peraturan baru diberlakukan tetap berjalan hingga periode jabatannya selesai.
Majelis Hakim juga menilai bahwa perubahan ketentuan mengenai jumlah Direksi dan Dewan Pengawas tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengakhiri masa jabatan pejabat yang telah diangkat sebelumnya.
Pemberhentian sebelum masa tugas berakhir, lanjut Hafis, harus memenuhi alasan dan persyaratan hukum yang berlaku serta didukung bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses persidangan, pengadilan juga tidak menemukan bukti konkret mengenai adanya kebijakan restrukturisasi perusahaan yang disusun secara jelas dan sistematis sebagai dasar pemberhentian kedua mantan Dewan Pengawas tersebut.
Selain itu, majelis hakim turut memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan yang diperiksa, Perumda Air Minum Tirta Sago masih membukukan keuntungan dan berada dalam kategori sehat atau baik, meskipun beberapa indikator kinerjanya mengalami penurunan.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa keputusan pemberhentian yang menjadi objek sengketa memiliki cacat prosedur dan substansi. Keputusan itu juga dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Hafis menegaskan bahwa pejabat pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang tepat, didukung fakta yang jelas, serta memperhatikan hak pihak-pihak yang terdampak.
Pengadilan Perintahkan Pencabutan SK dan Pemulihan Jabatan
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak eksepsi atau keberatan dari pihak tergugat dan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Hendri Wanto dan Wahyudi Thamrin.
Pengadilan menyatakan batal Keputusan KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tertanggal 8 Mei 2026 sepanjang menyangkut pemberhentian kedua penggugat.
KPM selanjutnya diwajibkan mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan kedudukan Hendri serta Wahyudi sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh sampai masa jabatan periode 2024–2028 berakhir.
Meski demikian, tidak seluruh tuntutan penggugat dikabulkan. Majelis Hakim menolak tuntutan lainnya, termasuk permintaan pembayaran seluruh hak finansial yang diajukan kedua penggugat.
Dalam perkara ini, pihak tergugat juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp355.000.
Kuasa Hukum Menghormati Hak Banding Pihak Tergugat
Menanggapi hasil persidangan tersebut, Hafis Alfarisyi berharap KPM Perumda Air Minum Tirta Sago dapat menerima dan menyikapi putusan pengadilan secara bijaksana.
Ia menyatakan pihaknya menghormati apabila tergugat memutuskan mengajukan banding karena langkah tersebut merupakan hak hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Namun, Hafis juga mengingatkan bahwa putusan PTUN Padang harus mendapatkan penghormatan dari seluruh pihak yang terlibat.
Menurutnya, menghormati putusan pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus wujud komitmen pejabat pemerintahan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum.
Ia berharap semua pihak tetap mengedepankan iktikad baik dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk melaksanakan kewajiban sesuai amar putusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kuasa Hukum Apresiasi Majelis Hakim PTUN Padang
Sementara itu, Togap Silalahi, S.H., menyampaikan penghargaan kepada Majelis Hakim PTUN Padang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mempertimbangkan berbagai fakta serta bukti yang disampaikan selama persidangan.
Menurut Togap, putusan ini memperlihatkan pentingnya keberadaan lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat keputusan administrasi pemerintahan.
Ia menjelaskan, pemberhentian kedua kliennya sebelum masa jabatan selesai tidak hanya berkaitan dengan persoalan posisi dalam perusahaan, tetapi juga menyangkut hak pribadi, kehormatan profesional, dan kepastian hukum.
Togap menilai keputusan pemberhentian yang akhirnya dibatalkan pengadilan tersebut juga berpotensi memengaruhi citra kelembagaan serta kualitas tata kelola perusahaan daerah.
Karena itu, ia berharap persoalan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan PDAM Tirta Sago. Permasalahan internal perusahaan, menurutnya, tidak semestinya mengganggu kepercayaan masyarakat maupun peningkatan pelayanan air bersih.
Pejabat Diminta Lebih Cermat dalam Mengambil Kebijakan
Hafis Alfarisyi juga mengingatkan para pejabat pemerintahan, terutama mereka yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan strategis di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Ia berharap perkara tersebut menjadi pembelajaran bahwa setiap kewenangan harus dijalankan berdasarkan aturan hukum, pertimbangan yang matang, serta fakta yang dapat dibuktikan.
Menurutnya, kebijakan yang bertujuan memperbaiki organisasi tidak boleh justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat kesalahan dalam memahami atau menerapkan peraturan.
Hafis menambahkan, kehati-hatian bukanlah sesuatu yang menghambat pelaksanaan pemerintahan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Setiap keputusan strategis, katanya, harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak individu hingga konsekuensi yang mungkin muncul setelah kebijakan diterapkan.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan publik yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah, keberlangsungan perusahaan daerah, serta hak-hak individu yang memiliki hubungan hukum dengan lembaga tersebut.
Putusan Diharapkan Perkuat Tata Kelola PDAM Tirta Sago
Menutup keterangannya, Hafis Alfarisyi dan Togap Silalahi berharap putusan PTUN Padang dapat menjadi titik awal pembenahan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.
Mereka juga berharap putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status jabatan dan hak-hak kedua kliennya.
Keduanya menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan bertujuan memperkeruh hubungan antarpihak, melainkan untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme yang telah disediakan oleh undang-undang.
Mereka mengajak seluruh pihak agar menjadikan perkara tersebut sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan perusahaan daerah.
Pada akhirnya, kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pelayanan air bersih harus tetap menjadi prioritas utama Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.(da*)
