 |
| RS M. Djamil menandatangani perjanjian kerja sama |
Padang, Rakyatterkini.com — Rumah Sakit (RS) Dr. M. Djamil Padang memperkuat kerja sama kelembagaan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama bersama Badan Sertifikasi Person Perawat-CBP INNA terkait penyelenggaraan Tempat Uji Sertifikasi Kompetensi (TUK) dan keahlian profesi keperawatan, Senin (21/9/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani Direktur Utama RS M. Djamil, dr. Dovy Djanas, bersama Ketua Badan Sertifikasi Person Perawat-CBP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Prof. Mustikasari.
Kegiatan itu turut disaksikan Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RS M. Djamil, dr. Maliana, M.Kes, serta Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI, Harif Fadhillah.
Dovy Djanas mengatakan, RS M. Djamil menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan keselamatan pasien.
"RS M. Djamil tentu menyambut baik rencana kerja sama dan sinergi ini. Bagi kami, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan," ujar Dovy.
Ia menjelaskan, jika RS M. Djamil nantinya ditetapkan sebagai penyelenggara TUK, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit. Keberadaannya juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perawat dari berbagai rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Sumatera Barat serta wilayah yang berada dalam jejaring pembinaan RS M. Djamil.
Namun, Dovy menekankan bahwa penyelenggaraan TUK membutuhkan kesiapan menyeluruh. Persiapan tidak hanya menyangkut ruangan dan fasilitas pendukung, tetapi juga meliputi kompetensi sumber daya manusia, tata kelola, kelengkapan dokumen, administrasi, mekanisme pelaksanaan ujian, hingga sistem penjaminan mutu.
Karena itu, proses telaah kelayakan menjadi bagian penting untuk melihat kesiapan RS M. Djamil dalam memenuhi berbagai persyaratan sebagai tempat pelaksanaan sertifikasi kompetensi keperawatan.
"Kami menyambut baik pelaksanaan telaah kelayakan TUK pada hari ini. Kami berharap proses telaah ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kesiapan RS M. Djamil sekaligus memberikan masukan terkait hal-hal yang masih perlu kami persiapkan," katanya.
Dovy juga meminta seluruh jajaran terkait memastikan setiap aspek pendukung diperiksa secara komprehensif. Evaluasi tersebut mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola, administrasi, dokumen, serta mekanisme penjaminan mutu.
Selain rencana pembentukan TUK, kerja sama tersebut juga mencakup program resertifikasi bagi perawat dialisis atau tenaga keperawatan yang memberikan pelayanan cuci darah. Program ini dinilai penting mengingat layanan dialisis membutuhkan tenaga dengan kompetensi khusus dan kemampuan yang terus diperbarui sesuai perkembangan pelayanan kesehatan.
"Khusus untuk rencana Resertifikasi Perawat Dialisis, saya berharap proses ini dapat mendukung keberlanjutan pelayanan dialisis yang bermutu sekaligus memastikan tenaga perawat yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan," tutur Dovy.
Ia menegaskan, sertifikasi dan resertifikasi tenaga kesehatan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, proses tersebut harus mampu memastikan kompetensi tenaga kesehatan dapat diukur, dipertahankan, serta terus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
"Kami juga memahami bahwa proses sertifikasi dan resertifikasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana proses tersebut benar-benar dapat memastikan bahwa kompetensi tenaga kesehatan terukur, terpelihara, dan relevan dengan kebutuhan pelayanan," ujarnya.(da*)
