 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang terus mendorong terciptanya lingkungan publik yang inklusif serta memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas, termasuk komunitas Teman Tuli.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program yang menyentuh sejumlah sektor, mulai dari pelayanan keagamaan hingga layanan kepolisian. Pemerintah ingin memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak dan pelayanan publik tanpa hambatan.
Komitmen itu disampaikan dalam peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 yang berlangsung di kawasan Kota Tua Padang, Sabtu (26/9/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap pemenuhan hak Teman Tuli sekaligus mendorong Padang menjadi kota yang semakin ramah bagi penyandang disabilitas.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan salah satu langkah yang tengah disiapkan pemerintah adalah menyediakan dukungan bahasa isyarat di rumah-rumah ibadah.
Melalui Dinas Sosial Kota Padang, pengurus masjid, musala, dan rumah ibadah lainnya akan mendapatkan pelatihan bahasa isyarat. Program tersebut diharapkan membantu Teman Tuli mengikuti kegiatan keagamaan dengan lebih mudah, termasuk memahami materi khotbah salat Jumat.
Fadly menegaskan, bahasa isyarat memiliki arti penting bagi kehidupan Teman Tuli karena berkaitan dengan komunikasi, identitas budaya, dan pemenuhan hak asasi.
“Bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi, tetapi bagian dari identitas budaya dan hak asasi Teman Tuli. Pemenuhan hak atas bahasa isyarat penting untuk memastikan Teman Tuli memperoleh akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga beribadah dan berpartisipasi di tengah masyarakat,” kata Fadly.
Peringatan yang mengusung tema “Mendeklarasikan Hak Asasi Manusia Bagi Teman Tuli” tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria dan Anggota DPRD Sumbar Sri Kumala Dewi.
Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Rumah Inklusi Padang, Balai Bahasa Sumbar, BPJS Kesehatan, serta jajaran kepolisian yang selama ini ikut membangun layanan yang lebih inklusif.
Menurutnya, terwujudnya kota yang ramah disabilitas tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Peran komunitas, lembaga, aparat, dan masyarakat luas juga diperlukan.
“Upaya mewujudkan kota inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional menjadi momentum untuk memastikan Teman Tuli memperoleh akses yang setara dalam komunikasi dan layanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Inklusi Padang Danil Kurniawan mengatakan pihaknya terus melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam memperoleh akses mobilitas dan legalitas berkendara.
Ia menyebut yayasan telah menjalin komunikasi dengan Pemko Padang dan Polda Sumbar terkait rencana penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas, khususnya Teman Tuli.
“Yayasan Rumah Inklusi Padang terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemko Padang dan Polda Sumbar. Kami telah beraudiensi dengan Bapak Kapolda Sumbar, alhamdulillah beliau merespons positif rencana pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) disabilitas bagi Teman Tuli,” ujar Danil.
Dari pihak kepolisian, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumbar Kombes Pol dr Cornelius Bambang Widhiatmoko mengatakan pihaknya juga berupaya meningkatkan akses komunikasi bagi penyandang disabilitas.
Salah satunya dengan menghadirkan juru bahasa isyarat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan Teman Tuli. Kepolisian juga berupaya menyediakan pengajar bahasa isyarat agar komunikasi antara penyandang disabilitas dan petugas dapat berjalan lebih mudah.
“Setiap ada event atau kegiatan, kami mengupayakan adanya juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan apa yang disampaikan pimpinan. Kami juga berupaya menghadirkan pengajar bahasa isyarat agar mempermudah rekan-rekan Teman Tuli ketika berkomunikasi dengan petugas kepolisian,” katanya.
Kolaborasi antara pemerintah, komunitas penyandang disabilitas, dan aparat penegak hukum tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan publik di Kota Padang. Dengan kerja sama lintas sektor, pemenuhan hak dan kebutuhan Teman Tuli diharapkan semakin terjamin.(da*)
