Agam, Rakyatterkini.com – Kalangan ninik mamak di Kabupaten Agam meminta pemerintah memperkuat komunikasi dengan masyarakat adat dalam rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi munculnya kembali penolakan terhadap trase yang akan dibangun.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Edityawarman, mengatakan sosialisasi yang menyeluruh perlu menjadi perhatian utama pemerintah sebelum proyek memasuki tahapan lebih lanjut.
Menurutnya, penjelasan mengenai rencana pembangunan tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kabupaten atau kecamatan. Informasi harus disampaikan hingga ke nagari dan jorong agar masyarakat yang berada di sekitar jalur pembangunan memperoleh pemahaman yang sama.
Ia menjelaskan, kondisi setiap wilayah berbeda, baik dari aspek sosial, adat, tanah ulayat maupun kepentingan masyarakat. Karena itu, penyampaian informasi mengenai trase harus dilakukan secara detail dan terbuka.
Edityawarman juga mengingatkan bahwa gambar atau peta trase yang diberikan tanpa penjelasan mendalam berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Untuk itu, pemerintah bersama pihak terkait perlu menerangkan secara jelas posisi trase, kemungkinan dampak pembangunan, akses masyarakat serta rencana pembangunan jalan penghubung, terutama di sekitar akses keluar tol.
“Yang penting itu sosialisasinya sampai ke bawah. Jangan hanya di tingkat kecamatan atau kabupaten, tetapi sampai ke nagari dan jorong. Masyarakat harus tahu persis bagaimana trase ini dan apa dampaknya,” ujarnya.
Selain memperluas sosialisasi, ia meminta ninik mamak dilibatkan sejak awal proses pembahasan. Keterlibatan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan tanah ulayat dan kepentingan masyarakat adat sebelum masuk ke tahap pembebasan lahan.
Menurut Edityawarman, perubahan rencana trase Tol Sicincin-Bukittinggi yang terjadi sebelumnya perlu dijadikan bahan evaluasi. Trase yang semula direncanakan melintasi kawasan Kubang Putiah sempat mendapat penolakan karena masyarakat khawatir terhadap dampaknya terhadap permukiman, tanah ulayat dan kawasan adat.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengembangkan alternatif jalur yang tidak lagi melewati Kubang Putiah. Salah satu opsi yang dibahas mengarahkan akses dari kawasan Pasar Amor, kemudian melalui jalur bypass menuju Simpang Taluak dan selanjutnya tersambung dengan jaringan jalan di kawasan Bukittinggi.
Rencana alternatif tersebut juga telah dibicarakan bersama pemerintah, ninik mamak dan masyarakat di Kecamatan Sungai Pua serta Banuhampu. Pertemuan itu dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai rencana jalur sekaligus menyerap masukan dari masyarakat yang berada di kawasan terdampak.
Edityawarman menilai perubahan trase menunjukkan adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Namun, menurutnya, komunikasi tersebut perlu dipertahankan dan dilakukan secara konsisten dalam setiap tahapan pembangunan.
Ia menegaskan pembangunan jalan tol tidak hanya menyangkut persoalan konstruksi dan infrastruktur, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial serta tatanan adat masyarakat Minangkabau.
“Kalau masyarakat diberikan pemahaman yang jelas dan ninik mamak dilibatkan sejak awal, persoalan bisa dibicarakan bersama. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui ketika keputusan sudah dibuat,” katanya.
Ia berharap pola komunikasi yang terbuka dapat mengurangi potensi munculnya penolakan baru di wilayah lain yang nantinya menjadi bagian dari rencana pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi.
Sebelumnya, Pemkab Agam bersama Pemprov Sumbar dan PT Hutama Karya telah membahas alternatif jalur dari Pasar Amor menuju Simpang Taluak. Jalur sepanjang sekitar 6 hingga 6,5 kilometer tersebut direncanakan sebagai akses atau bypass dan bukan merupakan bagian dari jalan tol utama.
Alternatif tersebut muncul setelah pemerintah mengevaluasi dampak sosial dari rencana trase sebelumnya. Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi dan dialog bersama masyarakat serta ninik mamak agar pembangunan dapat berjalan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.
Dengan demikian, sebelum pembangunan fisik Tol Sicincin-Bukittinggi dilanjutkan, aspek komunikasi dengan masyarakat adat dinilai sama pentingnya dengan kesiapan teknis dan proses pembebasan lahan.(da*)


