 |
| Pekerja menyiapkan paket makanan bergizi gratis. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggagas pembangunan dapur komunal sebagai salah satu solusi untuk menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terutama kawasan Papua.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT, Samsul Widodo, menilai konsep dapur komunal perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik permukiman dan sekolah di wilayah 3T yang berbeda dari daerah lain.
Menurut Samsul, dapur komunal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengolah makanan bergizi sekaligus mempelajari cara memasak dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.
“Konsepnya adalah dapur komunal. Ini bisa disampaikan kepada rekan-rekan, karena PKK berada di bawah Ditjen Bina Pemdes. Dapur tersebut dapat digunakan untuk mengajarkan masyarakat mengolah makanan lokal,” ujar Samsul dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T” yang digelar secara daring dari Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, kondisi permukiman di Papua cukup beragam. Di sejumlah wilayah, satu klaster permukiman hanya dihuni sekitar 10 hingga 20 keluarga. Jumlah siswa di sekolah-sekolah setempat pun terkadang tidak banyak.
“Klaster rumah mereka terkadang hanya terdiri atas 10 atau 20 rumah. Dari 20 rumah itu, mungkin hanya ada sekitar 20 anak yang bersekolah. Sekolahnya juga berukuran kecil,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Samsul, menuntut adanya pola penyediaan makanan MBG yang lebih fleksibel. Pengelolaan makanan perlu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, kondisi komunitas, serta ketersediaan bahan pangan dan jalur distribusi di setiap daerah.
Melalui dapur komunal, masyarakat dapat bersama-sama menyiapkan makanan dengan kandungan gizi yang memadai. Selain memenuhi kebutuhan pangan, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan keterampilan warga dalam mengolah bahan makanan lokal.
Samsul mengungkapkan bahwa Kemendes PDT sebelumnya telah memiliki gagasan serupa yang dikenal dengan istilah dapur desa. Konsep itu dikembangkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum ibu, mengenai pengolahan makanan yang memperhatikan aspek kesehatan dan kecukupan nutrisi.
“Dahulu, sebelum program MBG berjalan, kami pernah mengembangkan konsep dapur desa. Tujuannya mengajarkan para ibu mengolah makanan agar kandungan gizinya lebih baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dapur desa dapat dikelola secara partisipatif oleh masyarakat, termasuk kelompok perempuan di tingkat desa. Model tersebut berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi warga di daerah tertinggal.(da*)
