 |
| Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas membuka Pelatihan Konten Media Digital |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mendorong tenaga ahli anggota DPD RI untuk mengembangkan pola komunikasi digital yang tidak hanya berorientasi pada dokumentasi kegiatan. Menurutnya, komunikasi publik harus menjadi sarana untuk memahami, memantau, serta mengawal berbagai persoalan yang berkembang di daerah.
GKR Hemas menilai kemampuan menghasilkan konten menarik secara visual belum cukup. Konten yang berkualitas harus didukung pemahaman yang baik terhadap isu dan kondisi masyarakat yang menjadi perhatian anggota DPD RI.
“Jangan sampai staf baru mengetahui suatu persoalan setelah menjadi viral. Kita harus lebih dulu membaca, memahami, memantau, kemudian melaporkannya kepada bapak dan ibu Anggota DPD RI sebagai bagian dari langkah antisipasi,” ujar GKR Hemas saat membuka Pelatihan Konten Media Digital bertajuk “Ngonten Kreatif & Seni Bercerita Digital Melalui Smartphone” di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pelatihan tersebut diikuti tenaga ahli anggota DPD RI yang tergabung dalam FOKUS DPD RI.
Menurut GKR Hemas, DPD RI memiliki karakter khusus karena merupakan lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah. Para anggota DPD RI dipilih langsung dari masing-masing provinsi untuk membawa aspirasi, persoalan, dan kepentingan masyarakat daerah ke tingkat nasional.
Karena itu, kata dia, berbagai pekerjaan substantif DPD RI perlu disampaikan melalui komunikasi publik yang efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami hubungan antara kerja anggota DPD RI dengan kepentingan yang mereka hadapi di daerah.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menekankan bahwa keterampilan membuat konten harus berjalan beriringan dengan pemahaman substansi. Kreativitas dalam produksi konten juga perlu ditopang kepekaan terhadap kebijakan pemerintah, isu yang berkembang di tengah masyarakat, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan perjuangan DPD RI.
“Jangan sampai kita memiliki kemampuan membuat konten, tetapi tidak memahami apa yang sedang diperjuangkan. Kreativitas harus berjalan bersama pemahaman substansi dan kehati-hatian,” katanya.
Ia menambahkan, pemahaman tersebut seharusnya tidak hanya dimiliki tenaga ahli yang secara khusus menangani media dan komunikasi. Seluruh staf pendukung anggota DPD RI perlu memahami isu strategis di daerah, kebijakan yang berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, serta konteks persoalan yang disampaikan oleh masyarakat.
GKR Hemas menegaskan, komunikasi publik tidak semestinya dipandang sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri. Komunikasi harus bersumber dari pemahaman terhadap pekerjaan substantif lembaga.
“Komunikasi publik bukan pekerjaan yang terpisah dari pekerjaan substantif. Komunikasi harus lahir dari pemahaman substansi. Jika substansinya kuat, narasinya juga akan semakin kuat. Ketika memahami persoalannya, kita akan mengetahui apa yang penting disampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, GKR Hemas juga mengingatkan adanya tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat. Informasi yang keliru dapat menyebar dengan cepat, begitu pula potongan video yang dilepaskan dari konteks maupun judul yang belum melalui proses verifikasi.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), harus tetap dibarengi tanggung jawab manusia. AI dapat dimanfaatkan untuk membantu mempercepat pekerjaan, tetapi proses pemeriksaan dan verifikasi informasi tetap harus dilakukan.
“Teknologi boleh semakin maju, tetapi tanggung jawab manusia tidak boleh semakin berkurang. Kita harus memastikan informasi yang disampaikan benar, relevan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
GKR Hemas berharap pelatihan tersebut tidak sekadar meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam mengambil foto, membuat video, maupun memproduksi materi digital. Saat mendampingi anggota DPD RI melakukan kunjungan ke daerah, tenaga ahli diharapkan mampu melihat lebih jauh persoalan yang terjadi di lapangan.
Staf, lanjutnya, perlu mampu menangkap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi isu strategis, memahami agenda perjuangan anggota, serta menentukan persoalan yang perlu ditindaklanjuti setelah kunjungan.
“Konten bukan sekadar rekaman kegiatan. Konten merupakan cara untuk menjelaskan kerja dan perjuangan DPD RI kepada masyarakat,” ujarnya.
Pelatihan Konten Media Digital tersebut diikuti lebih dari 300 peserta. Sejumlah materi diberikan dalam kegiatan itu, antara lain copywriting, komunikasi publik, visualisasi data aspirasi dan produksi konten, sinematografi, serta strategi mempertahankan perhatian audiens.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, GKR Hemas berharap tenaga ahli dan staf pendukung anggota DPD RI tidak hanya semakin terampil menghasilkan konten digital. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan membaca perubahan dengan cepat, memahami substansi persoalan, peka terhadap isu daerah, serta mampu mendukung pengawalan perjuangan anggota DPD RI secara lebih efektif.(da*)
