 |
| Sekda Sumbar Tekankan Pentingnya ETPD |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mewujudkan pengelolaan transaksi keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan hal tersebut saat mewakili Gubernur Sumbar dalam acara Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
Arry menilai, digitalisasi transaksi pemerintahan perlu terus dikembangkan sejalan dengan kebutuhan akan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terbuka. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam transaksi keuangan daerah dapat memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penguatan ETPD harus terus dilakukan melalui sinergi berbagai pihak. Dengan begitu, digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” kata Arry.
Ia menjelaskan, ETPD bukan sekadar penerapan teknologi dalam transaksi pembayaran pemerintah. Lebih dari itu, sistem tersebut dapat menjadi bagian penting dalam membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mendukung hal tersebut, Arry menekankan perlunya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor perbankan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut dinilai penting agar pengembangan ekosistem transaksi digital dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Kolaborasi harus terus diperkuat sehingga berbagai inovasi transaksi digital mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Arry berharap kegiatan Partnership Gathering dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarpihak sekaligus menyatukan langkah dalam pengembangan ETPD. Forum tersebut juga diharapkan dapat melahirkan berbagai inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Bupati Padang Pariaman, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Dengan semakin kuatnya sinergi dan kemitraan antarpemangku kepentingan, penerapan ETPD di Sumatera Barat diharapkan dapat mendukung sistem keuangan daerah yang semakin modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi tersebut juga diharapkan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pemerintah daerah. (adpsb/bud)
