 |
| Kepala BNPB Suharyono saat berada di lokasi galodo Solok. |
Solok, Rakyatterkini.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta Pemerintah Kabupaten Solok memanfaatkan secara maksimal masa tanggap darurat selama 14 hari untuk menangani seluruh kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak banjir bandang.
Permintaan tersebut disampaikan Suharyanto ketika meninjau langsung proses penanganan bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9/2026).
Suharyanto berharap masa tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat digunakan seefektif mungkin sehingga tidak perlu diperpanjang.
"Alhamdulillah, Pak Bupati sudah menetapkan status kedaruratan selama 14 hari. Saya minta 14 hari ini jangan diperpanjang," ujar Suharyanto.
Ia menjelaskan, sejumlah hal harus menjadi perhatian utama selama masa tersebut. Di antaranya pencarian korban yang masih hilang, penanganan warga yang mengungsi, serta pendataan rumah masyarakat yang terdampak dan mengalami kerusakan.
Penanganan bencana saat itu telah memasuki hari keempat. Masih terdapat satu orang yang belum ditemukan sehingga tim gabungan diminta terus melakukan pencarian secara optimal dengan mengikuti prosedur yang berlaku.
"Pertama pencarian korban yang masih hilang, cari dulu. Kemudian prioritaskan para pengungsi," katanya.
Suharyanto juga meminta seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, Basarnas hingga relawan, tetap melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Di sisi lain, kebutuhan pengungsi juga harus segera ditangani agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda darurat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyiapkan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang masih mengungsi. Ia mengingatkan agar perhatian terhadap masyarakat terdampak tidak berhenti setelah material banjir dibersihkan.
"Jangan nanti kalau sudah bersih material banjirnya, masyarakat terdampak banjir sudah terlupakan. Kasihan masyarakat kita," tuturnya.
Selain itu, pendataan rumah warga harus segera dilakukan secara menyeluruh dengan mengelompokkan tingkat kerusakan menjadi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Data tersebut nantinya menjadi acuan dalam menentukan langkah penanganan serta penyaluran bantuan.
Suharyanto menyampaikan, warga yang rumahnya rusak dan sementara tinggal di rumah kerabat akan memperoleh bantuan Rp600 ribu per keluarga setiap bulan selama tiga bulan. Total bantuan yang diterima masing-masing keluarga mencapai Rp1,8 juta.
Sedangkan bagi warga yang tidak memiliki keluarga atau kerabat untuk dijadikan tempat tinggal sementara, pemerintah akan menyediakan hunian sementara. Setelah itu, mereka akan diarahkan menuju program hunian tetap.
Ia menekankan bahwa ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan dapat segera diberikan kepada warga yang benar-benar terdampak.
Suharyanto menilai dampak bencana banjir bandang di Kabupaten Solok kali ini cukup besar jika dibandingkan dengan kejadian serupa yang berlangsung pada 2024.
Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat diminta mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keselamatan warga harus ditempatkan sebagai prioritas sebelum pemerintah beralih ke tahapan rehabilitasi dan pemulihan.
"Dalam penanganan banjir yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat terdampak. Orangnya dulu," tegasnya.(da*)
