 |
| Andre Rosiade melantik pengurus DPW IKM Sumatera Utara |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Andre Rosiade menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap berperan sebagai mitra strategis pemerintah di berbagai daerah yang menjadi tempat masyarakat Minangkabau bermukim dan beraktivitas.
Hal tersebut disampaikan Andre saat melantik jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Sumatera Utara (Sumut) periode 2024–2029 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sabtu (26/9/2026).
Andre mengatakan, IKM tidak hanya bertugas mempererat hubungan antarsesama perantau dan menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau. Organisasi tersebut juga harus mampu mengambil bagian dalam pembangunan, terutama melalui kontribusi masyarakat Minang di bidang sosial dan ekonomi.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ajaklah kami sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi, insyaAllah kita akan dukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk membangun di Sumatera Utara,” ujar Andre, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Ia turut mengapresiasi Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dinilainya memberikan ruang bagi masyarakat Minangkabau untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Menurut Andre, hubungan Sumbar dan Sumut tidak hanya terjalin melalui pemerintahan, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan warga Minang yang telah lama menetap serta berkontribusi di Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Andre turut memaparkan sejumlah agenda pembangunan yang berkaitan dengan konektivitas antarwilayah di Sumatera, termasuk proyek yang memiliki dampak terhadap Sumatera Barat.
Salah satunya adalah pembangunan jalan tol Sicincin–Bukittinggi. Andre menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp29 triliun untuk mendukung kelanjutan proyek tersebut. Ia mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan jalan tol tersebut dapat direalisasikan.
“Insya Allah tahun 2026 akhir, kita akan bangun tol Sicincin menuju Bukittinggi. Nilainya Rp29 triliun,” katanya.
Menurut Andre, persoalan pembangunan tidak berhenti pada ketersediaan anggaran. Pembebasan lahan juga menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan. Karena itu, ia mengaku ikut terlibat dalam upaya membangun komunikasi dengan niniak mamak dan masyarakat yang memiliki lahan terdampak pembangunan.
“Kalau tugas saya sebagai anggota DPR mencari anggaran, memastikan anggaran turun. Tapi karena pembebasan lahan di Sumatera Barat berbelit-belit, kiper maju jadi striker,” ujarnya.
Andre menilai penyelesaian masalah pertanahan sangat penting agar anggaran pembangunan yang telah disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut akan kembali bertemu niniak mamak dan masyarakat pada 2 Oktober untuk melanjutkan pembahasan mengenai trase serta akses pembangunan.
Selain jalan tol, Andre juga menyampaikan rencana reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat. Tahap awal, jalur tersebut akan diarahkan dari Kayu Tanam menuju Padang Panjang, kemudian dilanjutkan ke Solok dan Sawahlunto.
Setelah itu, konektivitas kereta api direncanakan terus dikembangkan hingga Bukittinggi dan wilayah 50 Kota.
“Insya Allah tanggal 22 Oktober kita akan launching. Ini persembahan Presiden Prabowo untuk Sumatera Barat. Kita akan reaktivasi kereta api,” kata Andre.
Ia juga menyebut rencana pengembangan jaringan kereta api di Sumatera Utara dan Aceh. Salah satu agenda yang disampaikan adalah pembangunan konektivitas kereta api dari Aceh hingga Medan sebagai bagian dari upaya memperkuat jaringan transportasi di Pulau Sumatera.
Di hadapan masyarakat Minang yang berada di Sumut, Andre menekankan bahwa IKM harus memberikan manfaat secara langsung, baik bagi masyarakat Minangkabau maupun daerah tempat mereka tinggal.
“Ketua Umum IKM bukan ketua pengurus saja, bukan. Tapi harus berani membantu masyarakat. Tugas pemerintah daerah memang ada, tetapi kita ikut membantu. Kiper maju jadi striker,” ujarnya.
Andre juga mengingatkan masyarakat Minang agar tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Sebaliknya, masyarakat perantauan diharapkan turut terlibat dalam berbagai program pembangunan.
“Kita akan jadi mitra strategis yang mendukung pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi di mana pun kita merantau,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sosial dan perekonomian di Sumut. Ia menilai masyarakat Minang selama ini mampu beradaptasi serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat.
Bobby juga mendorong IKM Sumut meningkatkan kerja sama dengan Pemprov Sumut, terutama dalam pengembangan ekonomi keumatan, industri halal, serta perdagangan yang berbasis syariah.
Menurutnya, besarnya potensi masyarakat Minangkabau di Sumatera Utara dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian daerah.
“Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar, namun potensi industri halal dan literasi keuangan syariah kita masih perlu dioptimalkan. Saya memberi PR sekaligus mengajak keluarga besar Minangkabau di Sumatera Utara untuk bersama-sama memperkuat ekonomi daerah melalui potensi industri halal dan perdagangan berbasis syariah,” ujar Bobby.
Dalam pelantikan tersebut, Delfitri Munir resmi dipercaya memimpin DPW IKM Sumut untuk masa bakti 2024–2029. Ia didampingi Afrizal Chandra Piliang sebagai sekretaris dan Gervan Abbas sebagai bendahara.
Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo, jajaran Forkopimda Sumut, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat Minang, serta alumni Universitas Andalas (Unand) Padang.
Pelantikan DPW IKM Sumut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi IKM di tingkat daerah. Di bawah kepemimpinan Andre Rosiade, IKM diarahkan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi dan pelestarian adat serta budaya Minangkabau, tetapi juga menjadi wadah perantau untuk berkontribusi dalam pembangunan dan memperkuat hubungan antardaerah.(da*)
