 |
| Agam Jadi Perhatian Relokasi Sekolah Pascabencana |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com — Proses pemulihan sektor pendidikan setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus dipercepat. Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Perkembangan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Abdul Mu’ti dalam rapat virtual mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan dasar dan menengah pascabencana, Rabu (23/9).
Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Mhd Lutfi bersama perwakilan sejumlah daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Abdul Mu’ti menjelaskan, pemulihan pendidikan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah memastikan anak tetap mendapatkan hak pendidikan meskipun berada di tengah kondisi bencana.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan tidak cukup hanya dilihat dari kembali berdirinya fasilitas sekolah. Hal yang lebih penting adalah memastikan proses belajar anak terus berlangsung melalui layanan pendidikan yang berkelanjutan sekaligus memiliki ketahanan terhadap ancaman bencana.
Dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 3.120 berada di Aceh, 1.149 di Sumatera Utara, dan 653 sekolah di Sumatera Barat.
Sebanyak 4.821 sekolah kini telah kembali menggunakan bangunan sekolah masing-masing. Sementara 99 sekolah masih memanfaatkan ruang kelas sementara karena menunggu kepastian lahan relokasi atau penyelesaian pembangunan ruang belajar permanen. Di sisi lain, terdapat dua sekolah yang untuk sementara masih melaksanakan pembelajaran dengan menumpang di bangunan lain.
Untuk mendukung rehabilitasi dan revitalisasi sekolah, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak. Dana tersebut terdiri atas anggaran APBN yang telah tersedia sebesar Rp4,22 triliun serta tambahan belanja sekitar Rp1,39 triliun.
Program revitalisasi mencakup 3.132 sekolah dengan total anggaran Rp3,03 triliun. Seluruh sekolah sasaran telah menandatangani perjanjian kerja sama, sedangkan dana yang sudah ditransfer ke rekening sekolah mencapai Rp2,63 triliun.
Berdasarkan perkembangan pekerjaan fisik, sebanyak 562 sekolah telah merampungkan pembangunan sepenuhnya. Kemudian 1.954 sekolah mencatat progres lebih dari 50 persen, sementara 616 sekolah lainnya masih berada pada progres hingga 50 persen.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya kerusakan akses jalan dan jembatan, sulitnya memperoleh material, meningkatnya harga bahan bangunan dan upah pekerja, keterbatasan tenaga kerja, serta kondisi cuaca yang berubah-ubah dan potensi banjir susulan.
Sekolah yang perkembangan pembangunannya belum mencapai 50 persen akan menjadi salah satu sasaran utama pendampingan pemerintah pada tahap berikutnya.
Agam Jadi Salah Satu Daerah yang Didorong Percepat Relokasi Sekolah
Selain pembangunan kembali sekolah, pemerintah juga menaruh perhatian pada proses relokasi satuan pendidikan yang berada di kawasan rawan bencana.
Abdul Mu’ti menyebut terdapat 97 sekolah yang diusulkan untuk dipindahkan ke lokasi yang dinilai lebih aman. Dari jumlah tersebut, 34 sekolah sudah memasuki tahap pembangunan, tiga sekolah tidak lagi direlokasi, sedangkan 60 sekolah masih tertahan karena belum memperoleh kepastian lahan.
Kabupaten Agam termasuk salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam percepatan penyediaan lahan untuk relokasi, bersama sejumlah daerah lain di tiga provinsi terdampak.
Pemerintah daerah diminta segera menetapkan lokasi yang akan digunakan serta menuntaskan dokumen hibah. Di saat yang sama, Kementerian ATR/BPN didorong mempercepat proses registrasi dan sertifikasi lahan yang dibutuhkan.
Menurut Abdul Mu’ti, kejelasan status lahan merupakan bagian penting agar anggaran pembangunan dapat segera dicairkan dan proses pemindahan sekolah ke kawasan yang lebih aman bisa berjalan.
Pemulihan juga tidak hanya menyangkut pembangunan gedung. Pemerintah mengalokasikan dukungan sarana pendidikan sebesar Rp688,8 miliar yang mencakup meubelair, perlengkapan belajar, alat permainan edukatif, peralatan olahraga, fasilitas laboratorium, hingga ruang kelas darurat.
Dukungan psikososial serta pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana juga diberikan kepada 90.962 guru. Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan senilai Rp315,08 miliar bagi 52.513 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana.
Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), sebanyak 1.578.409 siswa dari 53 kabupaten/kota terdampak memperoleh bantuan dengan total anggaran Rp1,16 triliun. Dari jumlah tersebut, 380.673 penerima berada di Sumatera Barat.
Pada tahap selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan meningkatkan pendampingan terhadap sekolah yang memiliki progres pembangunan rendah, mempercepat proses relokasi, memastikan penyaluran sarana serta buku pembelajaran, dan memperkuat koordinasi untuk menjamin akses yang aman menuju sekolah.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemulihan pendidikan pascabencana harus dipandang lebih luas daripada sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak. Sekolah juga harus menjadi ruang belajar yang aman, bermutu, dan memiliki kesiapan menghadapi bencana di masa mendatang.
“Sekolah bukan sekadar bangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak kita memulihkan rasa aman dan kembali menata harapan,” ujarnya.(da*)
