 |
| Padang Pariaman Pimpin Percepatan Rehabilitasi Pascabencana |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com— Proses pemulihan lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Barat tercatat menjadi yang paling progresif di tingkat nasional.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, hingga 30 April 2026, capaian rehabilitasi di provinsi ini sudah mencapai 50,82 persen.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara yang baru sekitar 6 persen, serta Aceh yang masih belum menunjukkan progres (0 persen).
Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
Di tingkat daerah, Kabupaten Padang Pariaman mencatat hasil paling menonjol. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Hendri Satria, menyebutkan bahwa realisasi pemulihan serta optimalisasi lahan di daerahnya telah mencapai 527 hektare dari target 644 hektare, atau sekitar 82 persen.
“Capaian ini menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat. Setelah Padang Pariaman, ada Kota Padang dengan sekitar 68 persen, dan Kabupaten Solok sekitar 60 persen,” ujarnya usai mengikuti rapat secara virtual.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengapresiasi kinerja perangkat daerah dan tim lapangan yang dinilai sigap di tengah berbagai keterbatasan.
Ia menekankan bahwa capaian ini harus menjadi dorongan untuk mempercepat penyelesaian seluruh program pemulihan sesuai arahan pemerintah pusat.
Ia menargetkan proses rehabilitasi dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan setelah kunjungan Menteri Pertanian. Untuk itu, sejumlah langkah percepatan perlu dilakukan, seperti pengerahan alat berat, penambahan tenaga kerja melalui kelompok tani, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
“Evaluasi dan pemantauan harus dilakukan setiap hari agar progres tetap berjalan dan tidak melambat,” tegasnya.
Hendri Satria menjelaskan, untuk lahan dengan kerusakan ringan seluas 446 hektare, seluruhnya sudah tertangani melalui program optimalisasi lahan atau 100 persen. Sementara itu, lahan dengan kerusakan sedang seluas 238 hektare baru terselesaikan 198 hektare. Sekitar 40 hektare belum dapat dikerjakan karena tidak memenuhi ketentuan teknis Kementerian Pertanian, yakni minimal lima hektare dalam satu hamparan.
“Sebagian lahan masih tersebar dalam bidang kecil sehingga belum memenuhi syarat teknis untuk intervensi program,” jelasnya.
Untuk lahan dengan kategori rusak berat seluas 450 hektare, saat ini masih menunggu skema bantuan dari pemerintah pusat, termasuk kepastian besaran bantuan per hektare dan mekanisme pelaksanaannya.
Kondisi serupa juga terjadi pada 100 hektare sawah yang hilang. Pemerintah daerah masih menunggu kebijakan lanjutan dari Kementerian Pertanian, termasuk opsi pencetakan sawah baru sebagai pengganti, yang juga mensyaratkan luas minimal lima hektare.
Hendri menegaskan, lahan yang belum tertangani umumnya terdiri dari area rusak sedang yang belum memenuhi syarat teknis, lahan rusak berat, serta lahan yang sudah hilang akibat bencana.
“Harapannya ada solusi konkret dari pemerintah pusat agar seluruh lahan terdampak dapat dipulihkan sepenuhnya, sehingga petani bisa kembali berproduksi secara optimal,” tutupnya.(suger)
