 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan berbagai bantuan bagi korban demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Bantuan yang diberikan mencakup sosial, advokasi hukum, serta rehabilitasi sosial, sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh bagi masyarakat maupun aparat yang terdampak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh pihak terdampak, baik warga sipil maupun aparat keamanan. “Korban adalah seluruh warga bangsa. Baik masyarakat maupun petugas, semuanya harus mendapat perlindungan yang setara,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (8/9).
Berdasarkan data sementara Kemensos, tercatat tujuh warga sipil meninggal dunia, sembilan mengalami luka berat, dan enam aparat masih dirawat intensif di rumah sakit.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemulihan korban demonstrasi dilakukan melalui tiga pendekatan utama:
Perlindungan dan jaminan sosial, meliputi bantuan sosial, advokasi hukum, dan bantuan tunai langsung.
Rehabilitasi sosial, termasuk layanan psikososial, aksesibilitas, perawatan, dan pengasuhan.
Pemberdayaan sosial, khususnya untuk keluarga korban meninggal dan mereka yang mengalami luka berat.
Kemensos juga tengah melakukan asesmen di lapangan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tiap korban atau ahli waris. “Asesmen terus berlangsung agar proses pemulihan tepat sasaran dan sesuai kondisi nyata di lapangan,” jelas Gus Ipul.
Dalam tahap awal pemulihan, Kemensos memberikan santunan berupa:
Rp15 juta untuk ahli waris korban meninggal dunia
Rp5 juta untuk korban luka berat
Gus Ipul menekankan bahwa jumlah bantuan tersebut bersifat awal dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi di lapangan serta hasil asesmen. “Angka ini adalah indeks awal. Nantinya bisa ditambah sesuai kebutuhan. Selain itu, anggaran untuk rehabilitasi dan pemberdayaan sosial tersedia secara terpisah,” tambahnya.
Program pemulihan ini akan dijalankan secara kolaboratif bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM. “Arahan Presiden jelas: pemulihan harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh, melibatkan lintas kementerian,” tutup Gus Ipul.(da*)
