 |
| Rapat koordinasi (Rakor) Kementerian ATR/BPN dengan Pemda se-Kalsel. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis (31/7/2025). Ia menyatakan, keberhasilan kebijakan Kementerian ATR/BPN sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dan kesiapan pemerintah daerah.
“Kami memiliki empat tugas utama, yaitu kebijakan dan layanan pertanahan, Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, serta kebijakan dan layanan tata ruang,” jelas Nusron.
Menurutnya, keempat program ini tidak dapat dijalankan secara terpisah dari peran pemerintah daerah. Ia mencontohkan bahwa kebijakan pertanahan berlaku di seluruh wilayah, sementara Reforma Agraria lebih relevan di daerah yang masih mengalami ketimpangan kepemilikan lahan.
Sementara itu, pengadaan tanah cenderung berkaitan dengan proyek strategis nasional yang hanya terdapat di wilayah tertentu. Adapun tata ruang memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, terutama karena mereka memiliki wewenang dalam hal perizinan.
“Kami tidak bisa bekerja sendirian. Untuk menerbitkan sertipikat tanah, kami memerlukan surat keterangan dari desa atau kelurahan. Bila surat itu tidak akurat, maka sertipikatnya pun akan bermasalah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi di Kalimantan Selatan yang menggambarkan urgensi kerja sama lintas pemerintahan. Wilayah ini memiliki kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar 2,05 juta hektare. Sebagian besar wilayah tersebut belum terpetakan secara menyeluruh dan belum memiliki sertipikat tanah.
“Pendaftaran tanah adalah pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Dalam Rakor tersebut, hadir Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan Abdul Azis beserta jajarannya. Turut hadir pula Gubernur, para bupati, dan wali kota se-Kalimantan Selatan.(da*)
