 |
| Wamenkomdigi Nezar Patria. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menjadi bagian penting dalam ekosistem kecerdasan artifisial (AI) global, bukan sekadar konsumen teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, saat menghadiri *2025 Indonesia Strategic Engagement Workshop Series* yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
> “Kami tidak ingin Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi. Kami ingin berperan aktif dalam membentuk masa depan digital dunia melalui kontribusi nyata dalam rantai nilai global AI,” ujar Nezar.
Ia menekankan bahwa dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa—atau sekitar 40 persen dari populasi ASEAN—Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekosistem digital kawasan.
Mengutip data McKinsey, Nezar menyampaikan bahwa nilai ekonomi digital ASEAN diperkirakan mencapai USD 1 triliun pada tahun 2030. Dari jumlah tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar USD 366 miliar.
Saat ini, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka 80 persen, meningkat tajam dibandingkan lima tahun sebelumnya yang masih berada di bawah 70 persen. Meski begitu, tantangan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, khususnya dalam percepatan implementasi jaringan 5G.
> “Sebanyak 97 persen wilayah permukiman sudah terlayani jaringan 4G. Kini kami tengah mempersiapkan perluasan jaringan 5G,” lanjutnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan tata kelola digital, serta mendorong prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kepercayaan publik.
Indonesia juga menjadi negara ASEAN pertama yang berhasil menyelesaikan *Readiness Assessment Methodology for AI (RAM-AI)*—dokumen penting yang mengukur kesiapan nasional dalam mengadopsi AI secara menyeluruh.
> “Bahkan, dokumen tersebut dijadikan rujukan oleh negara lain seperti Malaysia,” jelas Nezar.
Dalam hal regulasi, pemerintah mengusung pendekatan berbasis etika yang adaptif dan inovatif, namun tetap siaga terhadap berbagai risiko dari kemajuan teknologi, seperti penyebaran disinformasi dan penggunaan *deepfake* yang semakin sulit dikenali.
> “Bukan hanya masyarakat umum, pembuat kebijakan pun bisa tertipu. Ini menjadi tantangan besar di masa mendatang,” ujarnya.
Nezar berharap forum-forum seperti ini dapat menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah dan sektor industri, sekaligus memberikan masukan penting dalam perumusan kebijakan digital yang responsif terhadap dinamika global.
Dalam acara tersebut, Nezar turut didampingi oleh Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah.(da*)
