 |
| Demonstran |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan pejabat tinggi federal dan sekitar 2.000 personel Garda Nasional untuk mengambil alih situasi kerusuhan di Los Angeles. Dalam pernyataannya, Trump menyebut kota tersebut telah ‘dikuasai’ oleh imigran ilegal dan kriminal.
“Los Angeles, kota besar yang dulu menjadi kebanggaan Amerika, kini telah dikuasai oleh imigran gelap dan pelaku kriminal,” tulis Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social.
Ia melanjutkan, “Kelompok pemberontak yang brutal kini menyerang petugas federal kami demi menghentikan upaya deportasi. Namun, tindakan anarkis ini justru semakin menguatkan komitmen kami. Ketertiban akan dipulihkan, para imigran ilegal akan dideportasi, dan Los Angeles akan kami bebaskan.”
Dilansir *Russia Today* pada Senin (9/6/2025), Trump menyatakan telah menginstruksikan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta Jaksa Agung Pam Bondi untuk bekerja sama dengan lembaga federal guna mengendalikan kerusuhan yang terjadi.
Pernyataan tersebut muncul setelah bentrokan dua hari antara massa demonstran dan petugas imigrasi federal. Ketegangan mendorong Trump untuk mengerahkan 2.000 pasukan Garda Nasional ke lokasi.
Puncak ketegangan terjadi pada Minggu sore, ketika ratusan pengunjuk rasa memadati area di sekitar Pusat Penahanan Metropolitan di pusat kota Los Angeles. Rekaman yang beredar memperlihatkan barisan Garda Nasional menghadang massa dengan tameng anti huru-hara. Gas air mata sempat dilepaskan, namun hingga kini belum jelas instansi mana yang memerintahkan penggunaan kekuatan atau penyebab utama eskalasi.
Konflik ini juga memperuncing perbedaan antara Trump dan Gubernur California, Gavin Newsom. Trump berasal dari Partai Republik, sementara Newsom dari Partai Demokrat. Keduanya memang dikenal sering berseberangan dalam berbagai isu nasional.
Gubernur Newsom mengecam keras langkah pemerintah federal yang mengambil alih wewenang pengendalian Garda Nasional dari negara bagian. Ia menyebutnya sebagai tindakan inkonstitusional dan bermuatan politis, serta mendesak Presiden Trump untuk mencabut perintah tersebut.
“Kami tidak mengalami masalah sampai Presiden Trump ikut campur,” ujar Newsom dalam pernyataan resmi.
“Ini adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara bagian—memanaskan situasi dan menarik sumber daya dari area yang justru membutuhkannya,” tambahnya.
Kerusuhan bermula pada Jumat dan memuncak pada Sabtu di wilayah Paramount dan Compton, setelah operasi imigrasi yang berujung pada penangkapan lebih dari 100 orang. Para demonstran mencoba menghalangi kendaraan Patroli Perbatasan dan bahkan melemparkan batu serta puing ke arah petugas. Aparat federal membalas dengan gas air mata, peluru karet, dan granat kejut.
Pejabat Keamanan Dalam Negeri menuding pemerintah lokal gagal menjaga keamanan publik. Tricia McLaughlin, Asisten Sekretaris DHS, menyatakan bahwa petugas ICE layak mendapat apresiasi atas kerja mereka menjaga keselamatan masyarakat.
Sebaliknya, sejumlah tokoh politik menuding langkah Trump melanggar norma konstitusi. Senator Bernie Sanders menyebut pengerahan pasukan sebagai upaya mengarahkan negara ke arah otoritarianisme.
Namun Ketua DPR, Mike Johnson, membela keputusan Trump, dengan menuduh para pemimpin Demokrat California sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan ini.
Meskipun pengerahan Garda Nasional di masa lalu biasanya dilakukan oleh pemerintah negara bagian, ini menjadi langkah federal pertama yang memaksakan kendali sejak era pergerakan hak-hak sipil pada 1960-an.
Belum ada kejelasan mengenai berapa lama pasukan Garda Nasional akan bertahan di Los Angeles. Menteri Pertahanan Pete Hegseth memperingatkan bahwa personel Marinir aktif dapat dikerahkan jika situasi tak kunjung kondusif.
“Sekitar 500 Marinir dari Batalion 2, Marinir ke-7 yang bermarkas di Twentynine Palms, California, siap dikerahkan untuk mendukung perlindungan terhadap properti dan personel federal,” ungkap Komando Utara AS dalam pernyataan resmi, Minggu lalu.(da*)
