 |
| Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berkunjung ke Provinsi Kalimantan Timur. |
Samarinda, Rakyatterkini.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan respons atas undangan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum. Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong percepatan program swasembada pangan nasional melalui penguatan industri pupuk dalam negeri.
“Kami mengundang sejumlah BUMN terkait, seperti Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, untuk memastikan pasokan pupuk di Kaltim memadai. Apalagi wilayah ini punya komitmen besar mendukung program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Andre Rosiade, Rabu (18/6/2025).
Pertemuan antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Rudy Mas’ud, Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni, Kepala Dinas ESDM Bambang Arwanto, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Sementara dari Komisi VI DPR RI, hadir Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Rieke Diah Pitaloka, Unru Baso, Ida Nurilaela Wiradinata, Ida Fauziyah, Abdul Hakim Rafagih, Gde Sumarjaya Linggih, Doni Akbar, M. Sarmuji, Amin, serta Sarifah Suraidah Harum yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Kaltim.
Andre menyoroti bahwa tantangan utama dalam pengembangan industri pupuk nasional adalah keterbatasan pasokan dan tingginya harga gas. “Sekitar 70 persen biaya produksi pupuk tergantung pada gas. Ini menjadi perhatian serius kami di Komisi VI,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Komisi VI, lanjut Andre, akan menjalin sinergi dengan komisi lainnya, seperti Komisi XII, untuk memastikan pasokan gas ke industri pupuk, sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Kami harus menjamin keberlangsungan pembangunan pabrik pupuk baru di Bontang. Ketersediaan gas akan menentukan apakah proyek ini bisa direalisasikan di Kaltim atau perlu dialihkan ke daerah lain seperti Aceh,” ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.
Andre juga menjelaskan bahwa meskipun bahan baku seperti fosfat masih diimpor dari negara mitra seperti Yordania, hal tersebut bukan menjadi hambatan utama. Fokus utama saat ini adalah memastikan operasional Pupuk Indonesia tetap berjalan efisien dan berkelanjutan.
“Kami dorong manajemen baru Pupuk Indonesia agar lebih progresif. Penyaluran pupuk subsidi harus tepat sasaran tanpa kebocoran. Alhamdulillah, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa pupuk subsidi harus langsung sampai ke Gapoktan,” kata Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat tersebut.
Selain membahas sektor pupuk dan energi, pertemuan ini juga mencakup evaluasi kinerja BUMN di wilayah Kaltim serta pemetaan kebutuhan daerah dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). DPR RI dan Pemprov Kaltim berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat energi, lumbung pangan, dan motor penggerak ekonomi nasional.(da*)
