 |
| India dan Pakistan |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Ketegangan antara India dan Pakistan semakin meningkat setelah serangan teror di Kashmir yang menewaskan 28 orang pada Selasa, 22 April 2025. Sebagai respons terhadap insiden penembakan brutal tersebut, India mengambil sejumlah langkah tegas, seperti mengusir seluruh warga negara Pakistan, menghentikan aliran Sungai Indus, menutup perbatasan, dan menurunkan tingkat hubungan diplomatik antara kedua negara.
Pada Kamis, 24 April 2025, Komite Keamanan Nasional Pakistan mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap upaya oleh pemerintah India untuk mengalihkan aliran air Sungai Indus akan dianggap sebagai tindakan perang.
"Komite telah memutuskan bahwa segala upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air yang menjadi hak Pakistan sesuai dengan Perjanjian Perairan Indus, serta perampasan hak-hak daerah hilir sungai, akan dianggap sebagai tindakan perang yang akan direspon dengan kekuatan penuh dari seluruh spektrum kekuatan nasional," demikian pernyataan yang dirilis oleh Kantor Perdana Menteri Pakistan pada Jumat, 25 April 2025.
Dalam langkah lebih lanjut, Pakistan juga menghentikan semua bentuk kerja sama perdagangan dengan India, termasuk perdagangan dengan negara pihak ketiga yang melalui wilayah Pakistan. Selain itu, wilayah udara Pakistan akan ditutup bagi semua maskapai penerbangan yang dimiliki atau dioperasikan oleh India.
Pakistan juga mengumumkan penghentian semua visa yang dikeluarkan berdasarkan Skema Pengecualian Visa SAARC (SVES) bagi warga negara India, yang dianggap tidak berlaku lagi kecuali untuk peziarah agama Sikh.
"Pakistan segera membatalkan semua visa yang dikeluarkan berdasarkan Skema Pengecualian Visa SAARC untuk warga negara India dan memberi waktu 48 jam bagi mereka yang berada di Pakistan untuk meninggalkan negara tersebut, kecuali untuk peziarah Sikh," demikian isi pernyataan tersebut.
Di samping itu, Pakistan juga mengusir atase pertahanan India, serta atase Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang berada di Islamabad, dan menempatkan mereka dalam status persona non grata, yang berarti mereka harus meninggalkan Pakistan paling lambat 30 April 2025.
Sebelumnya, Komite Kabinet Keamanan (CCS) India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah staf di Komisi Tinggi India di Islamabad dari 55 menjadi 30 orang, menangguhkan Perjanjian Perairan Indus, serta menutup satu-satunya penyeberangan perbatasan darat India-Pakistan di Wagah-Attari. India juga memberi tenggat waktu bagi seluruh warga Pakistan untuk meninggalkan negara tersebut paling lambat pada 27 April 2025, kecuali bagi pemegang visa medis yang diberikan tambahan waktu hingga 29 April 2025.
Skema bebas visa SAARC, yang diperkenalkan pada tahun 1992, mencakup 24 kategori orang, termasuk pejabat tinggi, hakim pengadilan tertinggi, anggota parlemen, birokrat senior, pengusaha, jurnalis, atlet, dan lainnya.(da*)
