 |
| Ilustrasi sampah berserakan. |
Tanah Datar, Rakyatterkni.com - Bupati Tanah Datar Eka Putra, berharap pada kepala OPD dan instansi terkait lainnya untuk melahirkan inovasi pelayanan publik, meskipun terjadi efesiensi anggaran.
Itu disampaikannya saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Penyerahan Anugerah Prediket Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan oleh Ombudsman RI, Rabu (19/3/2025) di Indojolito Batusangkar.
"Saya tidak meminta hal lain kepada bapak dan ibuk Kepala OPD, namun meminta untuk melahirkan terobosan dan inovasi untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, efesiensi anggaran bukan alasan, namun juga menjadi pendorong untuk melahirkan program inovasi yang benar-benar bermanfaat," sampainya.
Bupati Eka Putra juga memerintahkan kerjasama antar instansi semakin ditingkatkan lagi, untuk mengatasi beberapa permasalahan di tengah masyarakat.
"Permasalahan sampah yang berserakan di pinggir jalan, seperti di jalan Simabur dan jalan di Salimpaung, saya minta diatasi segera, meskipun berada di jalan provinsi, namun saya minta dinas terkait seperti Lingkungan dan PU PR, Camat dan bersama instansi terkait lainnya segera mengatasinya, sehingga jalan yang merupakan pintu masuk ke Tanah Datar nampak bersih," ujarnya.
Tidak itu saja, Bupati Eka Putra juga menyinggung kondisi jalan raya kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah Tanah Datar yang cukup banyak dalam kondisi rusak agar juga menjadi perhatian anggota DPRD Sumbar asal Tanah Datar ataupun Dapil Tanah Datar.
"Masyarakat tidak mau tahu, jalan di wilayah Tanah Datar yang rusak perbaikannya adalah kewenangan pemerintah provinsi, yang mereka tahu bahwa itu tanggungjawab bupati dan pemerintah daerah.
Saya berharap disamping anggaran dari provinsi, diharapkan juga bantuan dan langkah nyata dari anggota DPRD Sumbar untuk membantu melalui dana Pokir serta mendorong pemerintah provinsi menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan di Tanah Datar," sampai Bupati.
Bupati Eka Putra menambahkan, harapan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disampaikan ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar, akan ditindaklanjuti.
Sebelumnya Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar menyampaikan, berdasarkan hasil penilaian Ombudsman perwakilan Sumbar yang langsung terjun ke OPD terkait, nilai pelayanan publik di Tanah Datar cukup baik.
Berdasarkan penilaian Tanah Datar mampu meraih skor 93, angka ini cukup baik, namun masih berada dibawah 2 daerah lainnya yang mampu meraih skor 95 dan 98. Ini tentunya menjadi PR bagi Tanah Datar untuk meningkatkan skornya paling tidak 6 poin lagi agar bisa meraih prestasi yang terbaik di Sumbar. (farid)
