 |
| Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, terima penghargaan dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), yang diserahkan Dewan Pembina Boediono, mantan Wakil Presiden periode 2009-2014. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com - Kabupaten Padang Pariaman meraih penghargaan juara kategori Platinum dalam Anugerah Pandu Negeri 2024, berkat kinerja dan tata kelola pemerintah daerah yang istimewa.
Penghargaan ini merupakan pencapaian luar biasa di antara 514 kabupaten/kota di Indonesia, dan mencerminkan standar tinggi dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
Mendapatkan penghargaan Platinum bukanlah hal yang mudah dan menunjukkan betapa seriusnya upaya Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, yang dikenal karena dedikasinya, memainkan peran penting dalam pencapaian ini dengan fokus pada perbaikan pelayanan publik dan pengurangan indeks persepsi anti-korupsi.
Di tingkat Sumatera Barat, penghargaan ini menonjol karena kabupaten/kota lain seperti Padang dan Bukittinggi hanya berhasil meraih kategori silver.
"Hanya tiga kabupaten yang menerima penghargaan Platinum, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta satu kota, yaitu Kota Badung," ujar Ketua IIPG, Sigit Pramono, pada Kamis (5/9) di Jakarta.
Penghargaan ini diserahkan oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), yang dipimpin oleh Dewan Pembina Boediono, mantan Wakil Presiden periode 2009-2014.
Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan disponsori oleh IICD, PT. Citra Negeri Amanah, KAKI, Prodia, serta LKBN Antara.
Penasehat IIPG, Rudiantara, menyatakan penghargaan ini diberikan hanya kepada daerah yang menunjukkan tata kelola publik yang sangat baik. "Kami mendorong semua daerah untuk terus berinovasi," ujar Rudiantara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Abdullah Azwar Anas, menambahkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada daerah yang tidak hanya berinovasi tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Penghargaan ini diharapkan dapat memacu perbaikan lebih lanjut, meningkatkan digitalisasi pemerintahan, mendukung perekonomian, dan menurunkan indeks persepsi korupsi," jelas Menpan-RB. (suger)
