 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat mengelar evaluasi implementasi SAKIP 2024. |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menggelar evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, Senin (26/8/2024).
Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mahyeldi memaparkan pada tahun lalu, Sumbar meraih nilai 78,34 dengan predikat BB dalam indeks penilaian SAKIP. Tahun ini, Pemprov Sumbar menargetkan untuk meraih predikat A dengan terus meningkatkan implementasi SAKIP.
"Kami berupaya keras agar target predikat A tercapai, dan ini akan mendukung upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Mahyeldi di hadapan pejabat Kementerian PAN RB yang hadir secara virtual.
Dalam paparan tersebut, Mahyeldi juga menyajikan data Indikator Makro Ekonomi Sumbar, termasuk Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Masyarakat, Gini Ratio, dan Potret Kemiskinan. Paparan ini mendapatkan tanggapan dan masukan dari jajaran pejabat Kementerian PAN RB.
Mahyeldi mengapresiasi masukan dari Kementerian PAN RB dan menegaskan bahwa feedback tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia juga meminta jajarannya di Pemprov Sumbar untuk meningkatkan koordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui OPD terkait, untuk memastikan pengimplementasian SAKIP yang efektif dan pengelolaan anggaran yang optimal.
"ASN harus aktif dalam mengawal APBD agar pelaksanaan RPJMD sesuai dengan RPJMN. Penting untuk menelaah program dan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan daerah dan rencana pemerintah pusat. Urusan wajib harus menjadi prioritas utama," tegasnya.
Jajaran pejabat Kementerian PAN RB yang memberikan masukan termasuk Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto; Sekretaris Deputi, Hidayah Azmi Nasution; serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akhmad Hasmy, dan Budi Prawira. (adpsb)
