 |
| Tim Kejaksaan Sumatera Barat geledah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur. | Foto Antara |
Padang, Rakyatterkini.com - Tim Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat mendatangi kantor gubernur untuk menjalankan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki.
Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman, menyatakan penggeledahan difokuskan pada Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) Setdaprov Sumbar.
"Tim kami telah memeriksa berbagai ruangan di Biro PBJ dengan tujuan mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi yang sedang kami tangani," ungkap Hadiman.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari surat lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) V Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumbar pada tahun 2021.
Kasus yang sedang ditangani adalah dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pengadaan peralatan praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2021, dengan anggaran mencapai Rp18 miliar, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumbar.
Hadiman menjelaskan penggeledahan dilakukan setelah beberapa saksi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengaku tidak mengetahui keberadaan sejumlah dokumen penting, seperti dokumen evaluasi bukti kualifikasi dan hasil evaluasi terkait dengan Kelompok Kerja V dan VII.
Ini merupakan penggeledahan lanjutan yang dilakukan oleh Kejati Sumbar, setelah sebelumnya pada 19 Maret, korps Adhyaksa juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan.
"Setelah kami mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, kami akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini," tambah Hadiman, seperti dikutip dari Antara.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak setiap orang yang terlibat dalam kasus tersebut tanpa pandang bulu, sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hadiman menjelaskan proyek pengadaan yang diduga bermasalah tersebut melibatkan empat kegiatan utama, yaitu pengadaan peralatan praktik siswa sektor kemaritiman, tanaman pangan dan hortikultura, otomotif, serta pariwisata.
Kasus ini dimulai setelah Kejaksaan menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penggelembungan harga dalam proyek pengadaan.
Hingga saat ini, puluhan saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan, dan pihak kejaksaan juga telah meminta audit atas kerugian keuangan negara yang diduga terjadi. (*)
