Notification

×

Iklan

Skandal Suap Labuhanbatu, KPK Ungkap Bukti-bukti Elektronik dan Catatan Proyek Tersembunyi

Jumat, 19 Januari 2024 | 16:37 WIB Last Updated 2024-01-19T09:37:10Z

Pengeledahan KPK. | Foto Antara

Jakarta, Rakyatterkini.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen fisik dan bukti elektronik pada saat melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara. 

Penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan kasus korupsi suap, yang dilaksanakan pada Kamis (18/1/2024).

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menjelaskan hasil penggeledahan mencakup dokumen Surat Keputusan (SK) yang terkait dengan Bupati Erik Atrada Ritonga (EAR) dan anggota DPRD Rudi Syahputra Ritonga (RSR), bukti elektronik, serta data pekerjaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun anggaran 2022-2023. 

Proses ini dilakukan pada hari Kamis dan informasinya disampaikan pada Jumat (19/1/2024).

Penggeledahan juga dilakukan di dua lokasi lainnya pada hari yang sama, termasuk di rumah pribadi RSR. Ali menyatakan dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK berhasil mengamankan catatan proyek dan informasi mengenai pembayaran fee untuk RSR dan EAR, serta bukti transaksi perbankan.

Rumah pribadi pihak terkait dalam perkara ini juga menjadi sasaran penggeledahan, dengan hasil berupa catatan terkait proyek pekerjaan tahun anggaran 2023 dan 20 stempel perusahaan yang digunakan dalam tender pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu.

Sebagai hasil dari penyelidikan, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. 

Keempat tersangka tersebut adalah Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga, Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua individu swasta, Fajar Syahputra dan Effendi Sahputra.

Tersangka Effendi dan Fajar, yang diduga sebagai pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Sementara itu, Erik dan Rudi, yang diduga sebagai penerima suap, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update