 |
| Bandara Internasional Minangkabau (BIM). |
Pdg.Pariaman, Rakyatterkini.com - Pemerintah berencana merampingkan jumlah status bandara internasional dari 32 bandara menjadi 15 bandara saja.
Namun demikian, belum diketahui bandara mana saja yang akan dirubah statusnya, dan bandara mana yang akan dipertahankan statusnya sebagai bandara internasional.
Berkaitan dengan wacana tersebut, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur melakukan komunikasi dengan kementerian terkait. Ini dilakukan dalam upaya untuk mempertahankan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di Nagari Katapiang itu, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Suhatri Bur mengatakan BIM layak berstatus Bandara Internasional. Karena selama ini telah menjadi pintu masuk bagi wisatawan mancanegara terutama Malaysia dan negara tetangga lainnya. Maka menurutnya lagi, harus ada kajian komprehensif dengan melibatkan daerah terkait tindaklanjut wacana status bandara tersebut.
"Pemerintah Padang Pariaman telah layangkan surat ke Kementerian terkait, tentu harapan kita pemerintah pusat dapat mengakomodir sehingga tidak berdampak kepada ekonomi daerah," ujar Suhatri Bur, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Zahirman.
Dari Mekah Suhatri Bur yang saat ini masih melaksanakan umrah bersama keluarga menyampaikan, keberangkatannya kemarin (7/3/2023) dengan 1.200 jamaah umrah lainya se Sumatera Barat terbang dari BIM menuju Jeddah.
Ini salah satu bukti kuat BIM itu layak menyandang status internasional.
Lalu pada kesempatan itu juga dia mengimbau serta mengajak seluruh travel yang memberangkatkan jamaah umrah untuk terbang menuju Mekah itu melalui BIM. Demikian juga ajaknya kepada travel-travel umrah dari provinsi lainnya yang hampir dengan BIM.
"Mudah-mudahan dengan ini masyarakat Padang Pariaman bahkan Sumatera Barat berharap status BIM bisa dipertahankan," pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, Rifki Monrizal menyatakan ungkapan bupati tersebut telah ditindaklanjutinya. Dia menyebut, surat dukungan Pemkab Padang Pariaman dengan nomor: 553.4/087. /Dishub-2023 tertanggal 13 Februari 2023 telah dilayangkan, tertuju ke Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.
"Memang wacana ini belum ditindaklanjuti dengan kajian oleh kementerian terkait, untuk itu perlu rasanya pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap status BIM pada saat ini sudah memiliki tingkat kunjungan luar negeri yang cukup banyak," ungkapnya singkat mendukung pernyataan bupati tersebut. (suger)
