Aditia Pratama, Komisioner Bawaslu Pasaman Barat. (junir sikumbang) |
"Baik dan buruknya hasil Pemilu tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu serentak 2024 nanti. Untuk itu diminta semua elemen maksyarakat berperan aktif dalam pengawasan Pemilu," kata Aditia Pratama, Komisioner Bawaslu Pasaman Barat, dalam 'Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif' di Hotel Gucci, Kamis (17/11/2022).
Menurut dia, sosialisasi Bawaslu tentang pengawasaan Pemilu partisipatif dengan melibatkan tokoh agama, OKP, mahasiswa dan media massa se Pasaman Barat itu, bertujuan menumbuhkan peran serta aktif masyarakat dalam politik terkhusus dalam hal pengawasan semua tahapan Pemilu.
"Dengan peran aktif elemen masyarakat dalam pengawasan Pemilu berarti masyarakat telah memiliki andil besar dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk membangun bangsa dimasa depan," katanya.
Dia juga meminta masyarakat agar melek (peduli) dengan politik, sebab politik mempengaruhi sendi-sendi semua aspek kehidupan bangsa. Baik dalam hal pemilihan calon legislatif maupun eksekutif.
Dia meminta masyarakat jangan ragu untuk melapor ke Bawaslu Pasaman Barat jika menemukan berbagai pelanggaran, kecurangan, atau politik uang dalam tahapan Pemilu 2024.
Seperti diketahui tahapan Pemilu sudah dimulai dari sekarang yakni mulai dari memvalidasikan data pemilih, masa kampanye, hingga hari pencoplosan pada 24 Februari 2024, dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu. Dengan harapan Pemilu serentak (legislatif, Pilkada, Pilpres) berjalan dengan jujur dan adil serta berkualitas.
Salah seorang narasumber Vifner, mengupas regulasi pengawasan Bawaslu dan peran serta masyarakat agar Pemilu terselenggara dengan baik sesuai dengan amanat UU No 7/2017 tentang Pemilu.
Dia menyebut tugas pengawasan sebenarnya tidak saja tugas Bawaslu, tetapi peran serta masyarakat sangat diperlukan sekali agar terselenggara Pemilu yang jujur dan berkeadilan.
"Berikan informasi, cegah, awasi, pantau dan laporkan jika ada kecurangan ke Bawaslu," kata Vifner.
Sementara narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Bukitinggi, Wendra Yunaldi, lebih tajam mengupas wajah buruknya perpolitikan kekinian di Sumatera Barat.
"Pemilih kita belum cerdas, tapi masih berkutat dengan politik identitas, sehingga belum melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang belum berkualitas. Yang terpilih terkesan masih yang berduit," katanya.
Artinya, dalam politik yang duduk dari hasil Pemilu masih didominasi orang yang 'berpunya' atau berduit, walaupun SDMnya belum memadai.
Oleh karena itu, jika ingin menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas, pemilih harus cerdas agar tak terpengaruh bujuk rayu politik uang. Tetapi pilihlah Caleg atau pemimpin yang memiliki SDM, cerdas dan berakhlak baik.
"Haramkan memilih caleg atau calon bupati yang mengasih uang untuk dipilih, niscaya kita akan melahirkan pemimpin yang baik," katanya.
Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang berlangsung sehari tersebut, diikuti 60 peserta dari berbagai elemen masyarakat. (junir sikumbang)