Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Sabtu 3 Desember 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Soal Harga TBS, Pemkab tak Bisa Menekan Secara Sepihak

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:56 WIB Last Updated 2022-10-01T11:56:54Z

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Madrianto.
 

Painan, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menegaskan daerah tidak bisa secara sepihak menekan perusahaan kelapa sawit terkait penetapan harga tandan buah sawit (TBS) swadaya.


Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Madrianto menyampaikan, pemerintah kabupaten tidak bisa mengintervensi perusahaan kelapa sawit, karena hanya pengguna atau user dari peraturan gubernur penetapan harga TBS. 


"Yang paling berwenang itu secara regulasi adalah gubernur. Kalau kewenangan bupati atau walikota itu hanya untuk sawit mitra perusahaan," ungkapnya di Painan.


Ia menjelaskan kewenangan bupati atau walikota hanya bertugas mengawasi hasil penetapan harga TBS antara pemerintah provinsi, kabupaten, perusahaan dan asosiasi perkebunan yang dikeluarkan melalui surat keputusan (SK) gubernur.


Model penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 tahun 2018 terkait penetapan harga pembelian TBS, namun hanya mengatur harga dari perkebunan plasma, bukan pekebun swadaya. 


Hak itu juga diperkuat dengan Pergub Sumatera Barat nomor 28 tahun 2018 tentang penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun. Artinya, tidak ada ketegasan secara regulasi yang memberikan kewenangan penuh pada bupati atau walikota, terkait penetapan dan perlindungan harga TBS kelapa sawit dari pekebun swadaya. 


"Jadi, tidak logis jika fluktuasi harga TBS yang tidak sesuai SK Gubernur kemudian dibebankan pada kabupaten/kota," terangnya. 


Menurutnya, penetapan harga harus melalui inisiatif atau kesepakatan bersama antara perusahaan kelapa sawit, asosiasi petani dan pemerintah daerah kabupaten/kota, bukan secara sepihak. 


Intervensi yang berlebihan dari pemerintah kabupaten/kota dikhawatirkan menimbulkan iklim investasi yang tidak kondusif, sehingga berdampak secara luas bagi perkembangan ekonomi daerah. 


Meski demikian, ia menegaskan sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan harga sawit dari perkebunan swadaya pemerintah kabupaten dan DPRD telah beberapa kali memanggil pihak perusahaan. 


Selain itu pemerintah kabupaten juga telah meminta pada Kementerian Koordinator Investasi dan Maritim untuk membangun pabrik kelapa sawit di Pesisir Selatan, sehingga petani punya banyak pilihan. 


"Mudah-mudahan usulan itu diakomodir. Pesisir Selatan setidaknya butuh lima unit lagi pabrik kelapa sawit," terangnya. (Baron)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update