 |
| Megawati Soekarnoputri. |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberi peringatan keras kepada seluruh kadernya agar tidak terlibat tindak pidana korupsi.
Dia meminta kader PDIP yang masih terlibat korupsi untuk keluar dari partai.
Peringatan keras Megawati itu ditampilkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lewat sebuah video saat dirinya memberi sambutan dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB) di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022).
"Betapa malunya kalian itu, seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian nggak kasihan? Nggak kasihan ya sama turunan? Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi, get out! Keluar kamu! Daripada merusak partai kita," kata Megawati.
"Siapa berbuat itu (korupsi), pecat! Keluarkan dia dari PDI Perjuangan!" lanjut Megawati, seperti dikutip dari detikcom.
Pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan PDIP dilakukan untuk melahirkan negarawan dengan standar moral dan etika yang tinggi, karenanya setiap calon pengurus partai, kepala daerah, dan anggota legislatif wajib mengikuti psikotes dan sekolah partai, katanya.
Program kedua adalah pembangunan integritas. PDIP mewajibkan kadernya untuk melaporkan harta kekayaannya.
PDIP membangun sistem untuk menjaga integritas dengan menyusun sepaket peraturan, di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan partai kepada ketua umum, sanksi pemecatan bagi anggota dan kader partai yang tertangkap tangan KPK, ujarnya.
Dia mengatakan PDIP juga melakukan seleksi ketat terhadap kadernya. Para kader PDIP yang pernah berstatus tersangka tidak diberi izin untuk mengikuti pemilu.
"Proses seleksi ketat penugasan kader partai sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi tidak bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif," ujarnya.
Dia juga menyebut PDIP berupaya melawan nepotism dalam pencalonan kepala daerah dan anggota legislatif dalam satu keluarga. Kedua, kader PDIP tidak boleh dalam satu tingkatan dan daerah yang sama dalam pemilu.
"PDIP membatasi pencalonan kepala daerah dan anggota legislatif dalam satu keluarga paling banyak hanya dua orang yang bisa dicalonkan dan tidak boleh dalam satu tingkatan dan satu daerah pemilihan yang sama," tuturnya. (*)
