Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Bahas RAPBN dan RUU Provinsi Sumbar, Wakil Ketua Banggar DPR Ambruk

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:18 WIB Last Updated 2022-06-30T05:18:44Z

Suasana panik disaat wakil ketua banggar DPR ambruk.

Jakarta, Rakyatterkini.com - Wakil Ketua Banggar DPR, Muhidin Mohamad Said, ambruk usai menyampaikan laporan RAPBN tahun anggaran 2023. Muhidin ambruk tepat di depan meja pimpinan DPR.


Rapat paripurna DPR digelar di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Rapat paripurna DPR ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 37 anggota DPR hadir fisik dalam rapat tersebut.


Muhidin Said maju ke mimbar membacakan laporan Badan Anggaran DPR atas hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023.


Usai pembacaan laporan, Muhidin ke meja pimpinan DPR untuk menyerahkan dokumen. Tiba-tiba Muhidin ambruk usai berfoto dan berpamitan di depan meja pimpinan sidang DPR. Muhidin jatuh.


Suasana di ruang paripurna DPR tiba-tiba tegang. Ketua DPR Puan Maharani terlihat langsung memegangi lengan Dasco yang seketika berdiri dari kursinya.


Sejumlah protokoler paripurna DPR yang sedari tadi berada di belakang meja pimpinan rapat bergerak menghampiri Muhidin Said yang ambruk.


Sejumlah anggota DPR di ruang paripurna bangkit dari kursinya. Ada yang maju menghampiri Muhidin Said. Tatapan mereka tampak serius ke arah Muhidin Said yang ambruk.


Dikutip dari detikcom, agenda rapat pada hari ini yakni:


1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;


2. Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021;


3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:

a) RUU tentang Provinsi Sumatera Barat

b) RUU tentang Provinsi Riau

c) RUU tentang Provinsi Jambi

d) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan

e) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. (*)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update