 |
| Wabup Tanah Datar saat pimpin rapat. |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com - Pemerintah Tanah Datar terus berupaya meningkatkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui program kolaborasi pengendalian inflasi daerah, sistim informasi pengendalian inflasi daerah (Kasih Sidinda). Ide itu melibatkan BUMN, BUMD, Perbankan dan berbagai pihak lainnya.
Sebagaimana yang disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian, SH, MH., saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang dilaksanakan di Aula Eksekutif, kantor bupati setempat, Senin (23/5/2022).
Wabup Richi mengatakan, program Kasih Sidinda tidak hanya sebagai wadah bagi seluruh stakeholder untuk berkolaborasi mengendalikan inflasi daerah, tapi juga upaya menjamin strategi dari 4K yakni (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Keterstabilan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif).
“Program ini, lahir guna meningkatkan kinerja TPID di Kabupaten Tanah Datar. Dan untuk keberhasilan program tersebut, akan dibentuk Forum Kolaborasi Pengendalian Inflasi Daerah (KASIH) yang melibatkan stakeholder terkait,” ujar Wabup Richi.
Wabup Richi berharap stakeholder terkait dapat berperan aktif, sesuai kapasitas masing-masing guna mengendalikan inflasi daerah. Untuk itu, dibentuk Forum Kasih yang bertujuan memfasilitasi masyarakat penerima manfaat dalam bentuk pemasaran, sarana dan prasarana.
Wabup Richi menambahkan Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Sidinda) sedang dikembangkan, sehingga memudahkan mengakses informasi mengenai pengendalian inflasi daerah seperti informasi harga pangan strategis serta harga komoditi pertanian di tingkat produsen dan konsumen.
“Program ini penting dalam membentuk sinergitas guna membangun strategi 4K. Kita berharap melalui program ini Kabupaten Tanah Datar menjadi lebih baik terkait pengendalian inflasinya,” ujar Wabup Richi.
Senada dengan itu, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Tanah Datar, Masni Yuletri mengatakan, berjalannya program tersebut, pemerintah Tanah Datar akan menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, BUMD, Perbankan dan pihak terkait lainnya, untuk berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah. (Farid)
