 |
| Ilustrasi. |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan, pihaknya bakal memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait krisis minyak goreng.
Dia menyebut akan memanggil paksa Mendag Lutfi jika mangkir dari undangan rapat yang ketiga. Mulanya kata Dasco, menyampaikan pimpinan DPR mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terkait permasalahan minyak goreng.
Pasalnya, sebut dia, Mendag Lutfi sudah dua kali mangkir dari rapat undangan DPR untuk membahas persoalan minyak goreng.
"Sekadar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain," kata Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022) seperti dikutip detik.com.
Dasco mengatakan, pihaknya akan memberi kesempatan terakhir bagi Mendag guna membahas persoalan minyak goreng bersama DPR. Apabila Lutfi masih tak hadir, sambungnya, DPR akan memanggil paksa.
"Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang rapur ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Mendag di DPR," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak sebelumnya menyampaikan interupsinya dalam rapat paripurna terkait persoalan minyak goreng di tanah air. Amin menyoroti kelangkaan minyak goreng yang mengharuskan rakyat mengantre hingga jatuh korban jiwa.
"Sudah 5 bulan krisis minyak goreng terjadi. Sebulan lebih kita menyaksikan rakyat di berbagai daerah harus mengantre panjang demi 1-2 liter minyak goreng. Bahkan, ada yang sampai meninggal karena kelelahan," kata Amin Ak dalam interupsinya.
Dia lantas meminta pimpinan DPR mendesak pemerintah mengatasi krisis minyak goreng.
"Melalui sidang Dewan yang terhormat ini saya meminta pimpinan untuk mendesak pemerintah agar segera menghentikan krisis minyak goreng, hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan yang profakyat kecil, dan mengawalnya dengan sebaik-baiknya," katanya.
"Juga kebijakan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena mereka adalah pahlawan ekonomi bangsa ini," lanjut dia. (*)
