 |
| Inilah Kantor Dinas PUTR Pessel. |
Painan, Rakyatterkini.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Devitra, mengaku tidak tahu besaran total anggaran pada dinas itu.
Bagaimana mungkin masyarakat bisa yakin Pemkab mampu membangun infrastruktur yang memadai, bila masih menutupi informasi.
"Saya tidak tahu, saya lupa besaran anggaraanya," ungkapnya pada awak media di Painan Senin (14/2/2022), usai rapat koordinasi dengan bupati, sambil bergegas lari.
Padahal, tugas pokok kerja PUPR adalah menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel. Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah, melalui indikator kategori keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan.
Strategi, seperti meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan, strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator.
Pertama, persentase jalan kabupaten kondisi baik, proporsi lahan sawah beririgasi baik dan rasio konektivitas. Namun, Wartawan mengajukan pertanyaan soal alokasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan perbaikan drainase.
"Saya juga tidak tahu, saya enggak ingat, lupa saya," ujarnya dengan gagap.
Setelah itu, dia buru-buru mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain. Dan para awak media pun hanya bisa geleng-geleng kepala.
Sementara, Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar menargetkan jalan kabupaten berkondisi baik mencapai 35,90 persen pada 2026, dengan rasio konektivitas 63 persen.
Arah kebijakan pengembangan infrastruktur sadar seperti jalan selama 5 tahun ke depan, mengarah pada area sentra produksi dan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, juga pada area penunjang destinasi pariwisata.
"Ya, guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, karena sesuai potensi daerah," ungkapnya.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 jalan berkondisi baik di Pesisir Selatan hanya sekitar 600 kilometer atau hanya 31,90 persen dari total 2.300 kilometer lebih panjang jalan kabupaten.
Sedangkan berkondisi buruk tercatat lebih dari 1.000 kilometer dan sisanya dengan kondisi sedang. Sementara dalam RPJMD 2021-2026, pemerintah kabupaten telah menetapkan peningkatan jalan berkondisi baik sebesar 1 persen tiap tahun.
Bupati menyampaikan, sepanjang 2021, alokasi anggaran untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan tercatat sebesar Rp100 miliar. Adapaun sumber pembiayaan sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sesuai rencana, target pemerintah daerah jalan berkondisi baik naik jadi 32,90 persen, dari 31,90 persen tahun ini, dengan tingkat konektivitas 54 persen," terang bupati.
Pemerintah daerah optimis, pengembangan dan pembangunan infrastruktur di sentra produksi dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan, sejalan strategi peningkatan nilai tambah komoditi unggulan.
Sedangkan untuk sektor pariwisata, lanjut bupati diyakini mampu meningkatkan angka kunjungan dan usaha penunjang di sekitar destinasi seperti akomodasi, perhotelan dan restoran. Apalagi, sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan selama ini tercatat sebagai sumber utama pertumbuhan perekonomian daerah, dengan rata-rata di atas 35 persen setiap tahunnya.
Sementara, pariwisata disiapkan untuk menggantikan sektor primer sebagai, mengingat sektor primer secara alamiah akan mengalami penurunan kinerja seiring pesatnya pembangunan.
"Karena pariwisata mampu melahirkan berbagai industri turunan dan pejunjang kegiatannya," sebutnya. (pon)
