 |
| Gubernur Mahyeldi terima pengurus Asosiasi Petani Gambir Pessel |
Padang, Rakyatterkini.com - Untuk peningkatan kesejahteraan, Asosiasi Petani Gambir (APG) Pesisir Selatan, curhat, sekaligus audiensi dengan Gubernur Mahyeldi di gubernuran, Sabtu (5/2/2022).
Asosiasi ini mengadukan nasibnya lantaran masih terkendalanya percepatan hilirisasi industri gambir. Bahkan, sudah terjadi hulurisasi produksi gambir dengan dijualnya daun gambir oleh petani kepada pengusaha gambir.
Seperti diketahui, Provinsi Sumbar sebagai daerah penyumbang ekspor gambir terbesar di Indonesia yang mencapai 80 persen. Angka tersebut, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan sebagian besar petaninya.
Meurut Inisiator APG Pessel, Asril Encik dihadapan gubernur, perlunya pengaturan tata niaga atau perdagangan gambir yang terindikasi sudah masuk dalam kategori monopoli dan kartel. Kemudian, sambung dia, peningkatan kualitas produksi.
"Juga belum ditetapkannya harga dasar, yang sesuai dengan nilai nominal jerih payah petani dan tidak memenuhi besarnya biaya kebutuhan dasar, sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL)," tutur Encik lagi.
Di samping itu, tidak adanya harga transaksi yang berdasarkan fluktuasi harga pasar gambir dunia. Karena, gambir merupakan komoditi ekspor, maka harga transaksi gambir harus mengikuti perkembangan harga gambir di pasar dunia.
"Penetapan harga dasar dan harga transaksi ini penting, karena selama ini harga gambir di pasaran Sumatera Barat, ditetapkan secara sepihak oleh para eksportir atau pengusaha produk gambir dan pengumpul atau toke. Sehingga selama 10 tahun terakhir ini, rata-rata harga gambir hanya berkisar Rp18 ribu sampai Rp30 ribu perkilogram," kata Asril.
Selain itu, untuk mendukung semua program diatas, APG Pessel juga meminta agar segera diterbitkan regulasi khusus di Sumatera Barat, sebagai provinsi dengan jumlah ekspor gambir terbesar nasional, terkait tata niaga gambir.
"Perlu triple konsesus, antara pemerintah, pengusaha dan petani. Sehingga perjanjian jual beli nanti tidak lagi melalui toke, tapi sudah melalui asosiasi petani gambir. Kita harapkan seperti itu. Sehingga koperasi dengan eksportir sudah business to business," lanjutnya.
Gubernur mengapresiasi APG Pessel yang telah proaktif memberikan masukan pada pemerintah yang prihatin terhadap kondisi petani gambir di Sumbar. Kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian yang ikut hadir dalam audiensi tersebut, gubernur minta agar masukan dari asosiasi untuk segera ditindaklanjuti.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar saya mengucapkan terimakasih atas masukan-masukan yang sangat berharga. Hal ini memang telah lama menjadi keprihatinan kita juga. Segera kita akan buat tim perumusan Ranperda, sehingga ke depan kendali perniagaan gambir bisa dikendalikan secara lebih baik, demi kesejahteraan para petani kita. Apalagi keinginan ini muncul dari petani itu sendiri untuk percepatan hilirisasi," ungkap Mahyeldi.
Untuk diketahui, saat ini di Pessel terdapat lahan produktif gambir seluas 5537 hektar dengan produksi mencapai 3014 ton per enam bulan. Sektor ini mampu menyerap 9418 tenaga kerja. (yas)
