Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Rabu, 9 Juni 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
46.385 642 41.832 1.048
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pemprov Sumbar Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Senin, 07 Juni 2021 | 17:27 WIB Last Updated 2021-06-07T10:27:57Z
Gubernur Sumbar lindungi migran Indonesia.


Padang, Rakyatterkini.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan sosialisasi UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Sumatra Barat, Senin 7 Juni 2021.


Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengapresiasi pemerintah provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu melakukan kebijakan terhadap perlindungan pekerja migran di daerahnya. 


"Kami senang ternyata Sumbar lebih dahulu berbuat untuk melindungi masyarakatnya dengan melakukan pelatihan kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi PMI," ucapnya.


Sosialisasi ini sangat penting dilakukan karena perlindungan PMI harus dilakukan sejak dari daerah bahkan sampai tingkat desa. Sumbar sendiri merupakan provinsi yang kesembilan menjadi tujuan sosialisasi secara nasional.


"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya di Sumbar," kata Benny.


Lewat undang-undang ini terang Benny, pihaknya juga menjelaskan bahwa PMI adalah istilah yang digunakan untuk mengganti istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Penggantian sebutan itu dinilai lebih baik dibanding TKI yang lebih dikenal negatif dan destruktif.


Menurutnya, dengan adanya undang-undang ini menjadi jelas apa yang menjadi tugas pemerintah pusat dan apa yang menjadi tugas pemerintah daerah. Salah satunya yang paling utama yaitu pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pendidikan bagi calon pekerja migran lewat Balai Latihan Kerja (BLK).


Adanya Undang aundang ini, Benny mengatakan tidak boleh lagi ada pekerja migran yang mengalami masalah di negara tempatnya bekerja. Negara harus ada memberikan perlindungan bagi pahlawan devisa yang menghasilkan devisa hingga Rp159,6 triliun, termasuk uang tersebut juga masuk ke Sumbar.


Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, lewat sosialisasi ini dapat menyiapkan langkah strategis dan aplikatif di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengoptimalkan peluang kerja melalui penempatan tenaga kerja di luar negeri.


Lanjut ia menyebutkan, Undang Undang ini akan memberikan penguatan pemerintah terhadap tenaga kerja migran yang akan bekerja di luar negeri. Kemudian sesuai Undang-undang No 18 tahun 2017 ada  kejelasan hak-hak tenaga migran. Hal ini menurutnya juga tugas provinsi dan kabupaten kota di Sumbar mengurus tenaga kerja.


Daerah harus memberikan perhatian terhadap tenaga kerja ke luar negeri, apalagi saat ini pengangguran meningkat dan peningkatan jumlah tenaga kerja juga terjadi di Sumbar. Ini langkah yang sangat tepat karena banyak peluang yang terbuka untuk bekerja di luar negeri.


Menurut Mahyeldi, banyak macam pekerjaan yang bisa dilakukan di berbagai negara seperti perawat, tenaga kesehatan, pekerja perkebunan dan lainnya. Negara yang menjadi tujuan juga bermacam bahkan bisa ke negara Eropa. (admpim)




×
Berita Terbaru Update