Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Selasa, 14 September 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
88.400 2.552 83.778 2.070
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Wabup Pessel Rudi Hariyansyah, Serahkan LKPD ke BPK RI Perwakilan Sumbar

Rabu, 10 Maret 2021 | 13:37 WIB Last Updated 2021-03-10T06:37:09Z
 Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah, menyerahkan LKPD pada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.


Painan, Rakyatterkini.com - Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah, menyerahkan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,  Rabu (10/3/2021) di aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat setempat.


Penyerahan LKPD 2020 dilaksanakan bersamaan dengan empat kabupaten/kota lainnya, dan diterima langsung oleh Plh. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Nofemris.


Pada kesempatan itu, Wabup Rudi, didampingi Plh. Sekda Emirda Ziswati,  Plt. Inspektur, Rusdiyanto,  dan Kepala BPKD Pesisir Selatan, Suhandri.

 

Wakil Bupati Rudi Hariyansyah, usai penyerahan LKPD mengatakan, LKPD disusun berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.


Diharapkan Pessel tahun ini bisa meraih opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, pemkab berupaya semaksimal mungkin melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.


Menurutnya keuangan daerah harus dipergunakan sebagaimana mestinya untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.


"Disiplin anggaran merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.


Sementara itu, Plh. Kepala BPK RI  Provinsi Sumatera Barat, Nofemris, mengapresiasi kepala daerah yang telah menyerahkan sekaligus memiliki komitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.


Diharapkan pemeriksaan LKPD ini berjalan lancar. yang dilakukan dengan prosedur alternatif setelah itu baru dilakukan pemeriksaan secara rinci.


"Mohon kesiapan dari pemerintah daerah terkait dengan aset, akuntasi, tetapi dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab BPKD tetapi juga seluruh perangkat daerah. (baron)




×
Berita Terbaru Update