Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Kamis, 29 Juli 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
68.074 11.450 55.179 1.445
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras Menuai Kritikan

Senin, 22 Maret 2021 | 09:14 WIB Last Updated 2021-03-22T02:14:17Z
Waketum MUI, Anwar Abbas kritik rencana pemerintah impor satu juta ton beras.


Jakarta, Rakyatterkini.com - Rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras di tengah panen raya, menuai penolakan serta kritik dari berbagai pihak.


Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan, jika rencana itu benar terjadi maka dirinya menilai hal tersebut akan menghancurkan harga beras dari petani Indonesia.


Jika alasannya karena kualitas, maka yang menjadi pertanyaan Anwar, nantinya akan dijual kemana beras dari hasil para petani dalam negeri itu.


"Diekspor tentu jelas tidak bisa, lalu oleh para petani kita akan dijual kemana beras tersebut sementara mereka perlu uang," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/3/2021), seperti dilansir tribunnews.


Anwar mengaitkan dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa seluruh masyarakat harus membeli dan mencintai produk dalam negeri.


Ini erupakan sesuatu yang mengejutkan, terlebih Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi belum lama memastikan pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya tahun ini.


Berdasarkan data BPS produksi beras nasional mencapai 31,63 juta di 2020. Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan produksi pada periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.


"Untuk itu saya betul-betul menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh presiden agar kita membeli produk bangsa kita sendiri. Karena memang tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi kita adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat," ungkap Anwar.


Dirinya beranggapan, masalah impor beras ini merupakan cerminan dari kurang baiknya koordinasi di antara para pejabat negara di Indonesia.


Sehingga katanya, informasi yang dimiliki dari masing-masing pejabat tidak sama, serta kepentingan dan sudut pandang yang digunakan juga berbeda-beda sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat. (*)




×
Berita Terbaru Update