 |
| Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak harus diisi oleh pelaksana tugas (Plt) ataupun diserahkan kepada triumvirat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan, termasuk ketika Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan agenda kunjungan kerja ke luar negeri.
Yusril menyampaikan hal itu menanggapi perkembangan ketatanegaraan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, fungsi utama Wakil Presiden adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Dengan demikian, apabila posisi Wakil Presiden tidak terisi, seluruh kewenangan pemerintahan tetap dapat dijalankan langsung oleh Presiden.
" Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden," kata Yusril setelah bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia turut meluruskan pandangan yang menyebutkan kekosongan jabatan Wakil Presiden secara otomatis membuat kewenangan kepresidenan beralih kepada triumvirat. Tiga jabatan yang dimaksud dalam mekanisme tersebut adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Yusril menegaskan, Presiden tetap memiliki kewenangan untuk mengendalikan pemerintahan meskipun sedang berada di luar negeri. Koordinasi dengan para menteri juga dapat terus dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Kemajuan teknologi komunikasi, lanjutnya, semakin memudahkan Presiden dalam berkoordinasi dengan jajaran kabinet dari jarak jauh. Karena itu, proses administrasi pemerintahan maupun penentuan kebijakan strategis diyakini tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
Yusril menjelaskan Wakil Presiden tidak mempunyai kewenangan independen untuk menetapkan keputusan strategis tanpa pelimpahan atau mandat dari Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keputusan pemerintahan tetap berada dalam kewenangan kepala negara.
"Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, telah menerima secara resmi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut diserahkan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).(da*)
