 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pernikahan dengan warga negara asing (WNA) yang disertai janji mahar besar maupun keuntungan ekonomi. Tawaran semacam ini patut dicurigai karena berpotensi menjadi modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui praktik pengantin pesanan.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran perjodohan dengan WNA, khususnya apabila prosesnya menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat, Heni menegaskan bahwa masyarakat harus memastikan keamanan dan kejelasan setiap proses perkawinan dengan warga negara asing.
Ia mengungkapkan, sejumlah kasus pengantin pesanan yang telah ditangani menunjukkan bahwa korban umumnya tergiur janji kehidupan yang lebih sejahtera serta pemberian mahar bernilai besar. Para calon pasangan dari luar negeri tersebut kerap menampilkan citra sebagai orang dengan kondisi keuangan yang mapan untuk meyakinkan calon korban.
Heni juga mengingatkan adanya pemahaman keliru bahwa perkawinan dalam praktik pengantin pesanan hanya sebatas hubungan informal atau nikah siri. Faktanya, pernikahan tersebut bisa dilaksanakan secara resmi berdasarkan aturan hukum di negara tujuan.
Situasi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi korban, terutama ketika mereka ingin mengakhiri hubungan perkawinan. Proses perceraian harus mengikuti ketentuan hukum negara tempat pernikahan berlangsung sehingga tidak selalu dapat diselesaikan dengan mudah.
Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Kemlu meminta masyarakat yang berencana menikah dengan WNA agar terlebih dahulu menelusuri identitas dan latar belakang calon pasangan. Selain itu, seluruh persyaratan serta keabsahan perkawinan perlu dikonsultasikan kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan.
Kemlu RI turut menyatakan dukungan terhadap upaya kepolisian dalam mengungkap kasus TPPO bermodus pengantin pesanan yang belakangan ini melibatkan tiga perempuan WNI di China.
Heni berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut dapat diproses secara hukum dan memperoleh sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan kasus tidak boleh hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Hak-hak korban harus menjadi perhatian, termasuk pemberian restitusi, pendampingan, serta layanan pemulihan psikologis agar para korban dapat mengatasi trauma yang dialami akibat perdagangan orang.(da*)
