 |
| Andre Rosiade |
Padang, Rakyatterkini.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta PT Pertamina (Persero) meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan distribusi dan memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Permintaan itu disampaikan Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Pertamina. Ia menilai pengawasan yang selama ini berjalan masih perlu diperkuat agar persoalan penyalahgunaan BBM subsidi dan antrean panjang di SPBU tidak terus terjadi.
Andre mengatakan, permasalahan antrean BBM harus ditangani melalui langkah menyeluruh, bukan sekadar solusi sementara.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Jangan sampai persoalan antrean BBM terus berulang. Kita perlu mencari solusi yang komprehensif,” ujar Andre, Kamis (12/11/2026).
Ia kemudian menyoroti kondisi distribusi BBM di sejumlah daerah di Sumatera, terutama Sumatera Barat. Menurut Andre, masih ditemukan ketidakseimbangan alokasi kuota BBM subsidi antara SPBU di kawasan tertentu dengan SPBU yang berada di sepanjang jalur nasional.
Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang melintasi jalur utama harus menghadapi antrean panjang, khususnya pada pagi dan sore hari.
Selain persoalan pembagian kuota, Andre juga mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang menggunakan kendaraan sama untuk mengisi bahan bakar berkali-kali di beberapa SPBU.
BBM yang dibeli dengan harga subsidi tersebut diduga kemudian dijual kembali dengan memanfaatkan perbedaan harga. Praktik itu bahkan disebut dapat memberikan keuntungan hingga Rp500 ribu dalam sehari.
“Bayangkan, seseorang hanya perlu mengantre pada pagi dan sore hari, tetapi bisa memperoleh keuntungan sampai Rp500 ribu sehari. Jika berlangsung selama sebulan, nilainya bisa mencapai Rp15 juta. Praktik seperti ini tidak sehat dan harus dihentikan,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Untuk mengatasi persoalan itu, Andre mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri yang mengatur pembelian BBM subsidi secara lebih ketat.
Beberapa langkah yang dinilai perlu dipertimbangkan di antaranya pembatasan jumlah pembelian berdasarkan jenis kendaraan serta pengaturan transaksi pengisian BBM yang dilakukan di wilayah berbeda.
Andre juga meminta Pertamina mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pemantauan secara real time. Sistem tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang dalam pola yang tidak wajar.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, Pertamina diminta segera berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.
“Pertamina sebenarnya dapat menggunakan data real time untuk mengenali kendaraan yang mencurigakan. Jika ada kendaraan yang terindikasi mengisi BBM berulang kali, harus segera ditindaklanjuti bersama pengelola SPBU dan aparat penegak hukum,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI itu.
Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa persoalan kebocoran BBM bersubsidi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Pertamina maupun BPH Migas. Menurutnya, diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih tegas dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VI DPR RI berencana kembali memanggil Pertamina setelah Lebaran untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut.
Andre berharap pertemuan berikutnya menghasilkan laporan dan langkah nyata, sehingga persoalan distribusi BBM subsidi tidak terus menjadi masalah berulang.
“Kita akan kembali mengundang Pertamina untuk melihat sejauh mana perkembangannya. Jika tidak ada solusi dan kemajuan yang konkret, masalah ini akan terus terulang. Kita tidak ingin hanya menggelar rapat dan berdiskusi tanpa menghasilkan penyelesaian,” tutupnya.(da*)
