Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data sektoral di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan sistem pendataan pemerintahan yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dengan mengangkat tema Bisnis Proses Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Alur Penyusunan Data.
Kegiatan yang diikuti perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemko Padang itu berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Kamis (5/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Kominfo Kota Padang Syafriadi, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Padang Devisusanti Razif, serta Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Chairil Fadly sebagai pemateri.
Dalam sambutannya, Syafriadi menyampaikan bahwa keberadaan data yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan daerah harus disusun berdasarkan informasi yang tepat dan terverifikasi.
Ia menegaskan, seluruh OPD memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan data yang valid sehingga dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan maupun menyusun arah pembangunan Kota Padang.
"Data merupakan salah satu dasar dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Syafriadi.
Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai tahapan penyelenggaraan statistik sektoral secara menyeluruh. Materi yang diberikan mencakup identifikasi kebutuhan data, proses pengumpulan, metode pengolahan, analisis statistik, hingga penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Selain itu, penerapan sistem pengelolaan data berdasarkan standar yang sama juga menjadi perhatian. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan informasi maupun duplikasi data di antara perangkat daerah.
Oleh sebab itu, koordinasi dan kerja sama seluruh OPD dinilai sangat penting agar data yang dihasilkan dapat terintegrasi dan memiliki keseragaman.
Syafriadi berharap, pembinaan tersebut mampu meningkatkan pemahaman setiap perangkat daerah terhadap mekanisme penyelenggaraan statistik sektoral. Dengan demikian, ketersediaan data yang berkualitas dapat menunjang kebutuhan informasi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Kota Padang Chairil Fadly menjelaskan bahwa evaluasi terhadap pengelolaan data di masing-masing OPD perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana perangkat daerah telah menjalankan perannya sebagai penghasil data sektoral.
Menurut Chairil, penilaian dilakukan dengan melihat berbagai aspek, mulai dari mekanisme pengumpulan data, pihak yang memanfaatkan data, hingga proses pengolahan dan analisis yang diterapkan oleh masing-masing instansi.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral tidak cukup hanya sampai pada tahap pengolahan dan analisis. Data yang telah melalui proses pemeriksaan dan validasi harus disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
"Setelah melalui proses tersebut, data juga perlu didiseminasikan agar bisa dimanfaatkan, baik untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah maupun memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.
Chairil berharap, kegiatan pembinaan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya di Kota Padang.
Ke depan, data statistik sektoral yang akurat, berkualitas, dan selalu diperbarui diharapkan menjadi landasan penting bagi Pemko Padang dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan tata ruang, menentukan prioritas pembangunan, serta mengevaluasi berbagai program strategis daerah.(da*)


