 |
| Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima kunjungan Tim |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui penerimaan Tim Verifikator Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Padang, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (4/11/2026).
Tim verifikator dipimpin Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Idham Fadhli, didampingi Wakil Ketua Mona Sisca, anggota tim Tiwi Utami, serta sejumlah staf dan panitera. Sementara itu, Maigus Nasir hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Tommy TRD.
Dalam kesempatan tersebut, Maigus menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan tim verifikator. Ia menilai kegiatan evaluasi tahunan ini penting sebagai sarana untuk mengukur kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperoleh saran dan rekomendasi perbaikan dari Komisi Informasi Sumatera Barat.
Menurutnya, evaluasi tersebut sejalan dengan upaya Pemko Padang dalam merealisasikan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah, khususnya dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, transparan, dan didukung pemanfaatan teknologi digital.
Maigus mengatakan, Pemko Padang berupaya memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah, termasuk informasi yang dikelola oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pemko Padang terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital. Kami berharap masukan dan rekomendasi dari KI Sumbar dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat," ungkap Maigus.
Ia menjelaskan, digitalisasi pelayanan menjadi salah satu langkah penting untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi tanpa menghadapi kendala dalam mengakses data dari instansi pemerintahan.
Melalui Progul Padang Amanah, lanjutnya, dirinya bersama Wali Kota Padang terus mendorong pengelolaan informasi pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan serta pemanfaatan teknologi.
Maigus juga berharap Kota Padang dapat menjadi contoh dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga secara nasional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menilai diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara Pemko Padang, khususnya Dinas Kominfo, dengan Komisi Informasi Sumatera Barat.
"Kami membutuhkan arahan dan masukan dari Komisi Informasi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, kami berharap Padang bisa menjadi salah satu daerah percontohan di tingkat nasional," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Idham Fadhli, memberikan apresiasi terhadap keseriusan Pemko Padang dalam mengembangkan pelayanan informasi publik.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Padang. Selain itu, tim juga mengevaluasi sejauh mana rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
Idham menilai pengelolaan informasi publik di Kota Padang secara umum telah berjalan dengan baik. Ia berharap prestasi sebagai daerah peringkat pertama dalam Monev KI Sumbar tahun sebelumnya dapat kembali dipertahankan.
"Melalui kunjungan ini, kami dapat melihat langsung pelayanan PPID di Kota Padang, termasuk perkembangan tindak lanjut rekomendasi dari evaluasi sebelumnya. Kami juga memberikan sejumlah masukan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang," jelas Idham.
Ia menambahkan, keberhasilan Kota Padang meraih posisi teratas pada penilaian tahun lalu merupakan pencapaian positif yang perlu dijaga melalui peningkatan pelayanan secara konsisten.
"Kami mengapresiasi Pemko Padang karena tata kelola informasi publiknya secara umum sudah berjalan baik dan berhasil meraih peringkat pertama pada Monev KI Sumbar tahun lalu. Harapannya, prestasi tersebut dapat dipertahankan dan hasil penilaian tahun ini bisa lebih baik lagi," tambahnya.
Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Mona Sisca, turut menyampaikan apresiasi atas perkembangan yang telah dilakukan Pemko Padang. Menurutnya, sejumlah rekomendasi dari hasil evaluasi sebelumnya sudah dilaksanakan oleh jajaran pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menyebut masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus disempurnakan untuk meningkatkan mutu pelayanan keterbukaan informasi publik.
"Alhamdulillah, rekomendasi Komisi Informasi dari penilaian tahun lalu sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Padang. Berdasarkan diskusi bersama Kepala Dinas Kominfo, masih terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan dalam pelayanan keterbukaan informasi publik ke depan. Kami berterima kasih atas komitmen Pemko Padang," tutup Mona Sisca.(da*)
