 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan audiensi |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di tengah perkembangan kota yang semakin pesat.
Upaya tersebut terlihat saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI), Deddy Indrasetiawan, bersama sejumlah pengurus di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPD APERSI Sumatera Barat, Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria.
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan dan peluang di sektor perumahan menjadi bahan pembahasan. Mulai dari potensi investasi properti, upaya mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog), hingga perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi untuk mendukung perkembangan Padang sebagai kota metropolitan.
Salah satu hal yang dibicarakan adalah rencana pengembangan kawasan kota satelit dengan dukungan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang memadai. Dalam konsep tersebut, pengembang diharapkan menyediakan kawasan hunian yang layak, sedangkan pemerintah daerah memastikan tersedianya fasilitas publik sebagai penunjang kehidupan masyarakat.
Selain itu, pihak APERSI turut menyampaikan pandangan mengenai peluang investasi perumahan di Kota Padang, termasuk penyesuaian kebijakan tata ruang yang berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut positif kunjungan dan berbagai masukan yang disampaikan APERSI. Menurutnya, keterlibatan pengembang perumahan sangat dibutuhkan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
"Kami menyambut baik sinergi APERSI dengan Pemerintah Kota Padang seiring perkembangan kota menuju metropolitan. Kerja sama ini sangat penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun bentuk penyediaan perumahan lainnya," ujar Fadly.
Pada kesempatan itu, Fadly juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan legalitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan pendataan serta menyusun langkah penyelesaian sertifikasi fasos dan fasum secara terencana.
Menurutnya, koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang perlu ditingkatkan agar persoalan administrasi dan kepastian hukum terhadap fasilitas perumahan tidak terus menjadi kendala dalam pembangunan maupun pemanfaatannya oleh masyarakat.
"Saya meminta OPD terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga harus diperkuat agar berbagai persoalan yang menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan bisa segera dituntaskan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI, Deddy Indrasetiawan, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia mengatakan, APERSI berupaya mengambil peran dalam menyediakan hunian dengan harga terjangkau, termasuk bagi kelompok masyarakat yang berada di bawah kategori MBR. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan melalui kerja sama jangka panjang dengan pemerintah daerah.
Deddy juga mengapresiasi kebijakan penataan ruang yang diterapkan Pemko Padang. Ia menilai kebijakan tersebut dapat memberikan ruang bagi pengembangan investasi sektor perumahan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan.
Ia menjelaskan, alokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dibandingkan target awal 87 persen. Penetapan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis serta posisi Padang sebagai pusat kawasan metropolitan.
"Kami berharap kebijakan tersebut dapat memberikan peluang lebih luas bagi pengembangan sektor perumahan di Kota Padang," ungkap Deddy.
Melalui pertemuan ini, Pemko Padang dan APERSI diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam menciptakan kawasan permukiman yang terencana dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah, sehingga masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.(da*)
