Solok Selatan, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai melakukan penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, dengan menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan yang berada di lokasi tersebut.
Penataan ini bertujuan mengembalikan fungsi kawasan RTH agar lebih teratur, nyaman, dan memiliki fasilitas publik yang representatif sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.
Proses monitoring dan evaluasi (Monev) penertiban dipimpin Staf Ahli Bupati Solok Selatan, Novirman, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Solok Selatan Syamsurizaldi, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Sungai Pagu Adila Rekriyaldi, serta beberapa wali nagari di wilayah Kecamatan Sungai Pagu.
Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan apresiasi dari Bupati Solok Selatan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu pelaksanaan penertiban sejak pagi hari.
Ia mengatakan, pembongkaran bangunan diperlukan untuk memberikan ruang bagi rencana penataan dan pengembangan kawasan RTH Muara Labuh. Nantinya, kawasan tersebut akan dibangun kembali dengan mengacu pada desain yang telah disusun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Menurutnya, pemerintah daerah menginginkan RTH Muara Labuh menjadi ruang publik yang tertata dengan baik serta mampu memberikan kenyamanan dan manfaat bagi masyarakat.
"Penertiban ini merupakan bagian dari upaya kita menyiapkan kawasan RTH Muara Labuh agar lebih representatif. Dengan demikian, proses pembangunan nantinya bisa dilaksanakan sesuai desain dan perencanaan yang sudah disiapkan," ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah bangunan menjadi sasaran penertiban, termasuk salah satu toko durian yang berada di kawasan RTH.
Adapun pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih diperbolehkan menjalankan aktivitas perdagangan hingga Kamis sore, 12 November 2026. Namun, mulai Jumat (13/11/2026), seluruh kegiatan jual beli di lokasi yang ditertibkan harus dihentikan.
Para pedagang juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk kesediaan untuk tidak kembali berjualan di kawasan tersebut.
Sekda meminta OPD terkait segera mempersiapkan dokumen pernyataan sekaligus menyampaikan informasi kebijakan kepada seluruh pedagang agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Muara Labuh diminta ikut mengawal proses penertiban sehingga seluruh tahapan dapat berjalan tertib dan sesuai aturan.
Tidak hanya di kawasan RTH, pemerintah daerah pada hari yang sama juga mulai membongkar beberapa bangunan milik Pemkab Solok Selatan. Bangunan yang menjadi sasaran di antaranya berada di depan Gedung Nasional dan deretan bangunan rumah makan Singgalang.
Syamsurizaldi menyebutkan, kegiatan penertiban akan diteruskan pada Kamis dengan agenda pembongkaran dan penataan lanjutan.
Untuk menunjang kelancaran kegiatan hingga Minggu mendatang, seluruh kepala OPD bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta menyiapkan surat tugas bagi kepala bagian dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan di lapangan.
Lebih lanjut, Sekda mengajak jajaran pemerintah daerah, wali nagari, serta tokoh masyarakat untuk membantu menyampaikan informasi mengenai rencana penataan kepada warga.
Ia mengingatkan agar proses penertiban mengedepankan komunikasi yang terbuka dan pendekatan persuasif, khususnya terhadap masyarakat yang bangunannya terkena dampak kebijakan tersebut.
Pemerintah daerah, katanya, tetap membuka ruang mediasi dan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah demi terciptanya kesepakatan bersama.
Meski demikian, apabila upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah akan mengambil tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami berharap penertiban ini dapat berjalan dengan lancar melalui komunikasi dan pendekatan yang baik. Sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar rencana penataan RTH Muara Labuh bisa diwujudkan sebagaimana mestinya," tutupnya. (alws)


