 |
| Kantor Bupati Bungo |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Selasa (10/11/2026). Agenda itu sekaligus dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027.
Bupati Bungo, Dedy Putra, menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Prosesnya telah melewati serangkaian pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam kesempatan itu, Dedy mengakui bahwa kondisi fiskal daerah pada 2027 diperkirakan mengalami tekanan cukup besar. Bahkan, kemampuan keuangan Kabupaten Bungo pada tahun mendatang diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2026.
Kendati menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah bersama DPRD tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan guna mendukung terwujudnya visi Bungo Baru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyusun ulang prioritas kegiatan sekaligus menyesuaikan program dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dalam kesepakatan awal postur APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1,249 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp65,5 miliar untuk menjaga keseimbangan anggaran serta mengakomodasi usulan DPRD.
Dedy juga menyampaikan bahwa sejumlah program kemungkinan akan diberi tanda bintang atau ditunda pelaksanaannya hingga terdapat kepastian mengenai besaran dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan program yang direncanakan tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.(da*)
