 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tidak Batasi Kebebasan Berekspresi di Media Sosial
Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertujuan membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi melalui akun media sosial pribadi.
Regulasi tersebut nantinya lebih difokuskan pada penyelenggara platform dan aktivitas penyiaran digital yang memenuhi kriteria tertentu. Penentuan sasaran pengaturan akan mempertimbangkan skala kegiatan serta tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, saat penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Angga menjelaskan, penyusunan DIM merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun aturan penyiaran yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah perlu diperbarui karena dibuat ketika media sosial dan platform berbagi video belum berkembang pesat seperti saat ini.
Perkembangan teknologi juga telah mengubah posisi masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menjadi penikmat informasi, kini mereka dapat memproduksi sekaligus menyebarkan konten melalui berbagai layanan digital.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga.
Ia menyebutkan, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi landasan pemerintah dalam merancang aturan penyiaran digital. Prinsip pertama adalah menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan ekspresi.
Angga menegaskan, penggunaan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga aktivitas kreator konten dan pelaku UMKM tidak serta-merta masuk dalam kategori penyiaran yang mengharuskan penggunanya memperoleh izin dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Aktivitas tersebut tetap menjadi bagian dari hak warga negara untuk berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945.
“Yang kita atur di sini adalah nanti platformnya, penyelenggaranya,” ujarnya.
Ia menerangkan, pengaturan konten digital nantinya disesuaikan dengan karakteristik, skala operasional, dan tanggung jawab pihak penyelenggara. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tetap berada dalam pengawasan regulasi penyelenggara sistem elektronik di bawah Kemkomdigi, sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Adapun layanan digital yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas penyiaran akan diatur melalui RUU Penyiaran dengan pendekatan yang proporsional. Dengan demikian, aturan tersebut tidak ditujukan kepada seluruh pengguna media sosial, melainkan penyelenggara penyiaran digital yang menjalankan kegiatan secara profesional.
Sebagai contoh, Angga menyebut kanal digital yang mempunyai struktur redaksi, jadwal siaran teratur, jumlah penonton besar, serta sistem monetisasi profesional. Menurutnya, penyelenggara dengan karakteristik tersebut perlu mengikuti standar isi siaran agar memiliki tanggung jawab yang setara dengan lembaga penyiaran konvensional.
Prinsip kedua berkaitan dengan perlindungan anak saat menggunakan ruang digital. Pemerintah menilai masih terdapat ketimpangan dalam pengawasan konten antara televisi dan platform digital.
Salah satu contohnya adalah iklan produk rokok. Penayangannya di televisi memiliki batasan waktu tertentu, sementara konten serupa dinilai masih dapat ditemukan secara bebas pada sejumlah platform digital.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong platform digital meningkatkan tanggung jawab melalui penerapan pembatasan akses berdasarkan usia (age-gating), verifikasi umur pengguna, serta keterbukaan sistem algoritma.
Angga menilai, fitur rekomendasi konten seperti For You Page (FYP) harus dirancang dengan memperhatikan keamanan anak. Sistem tersebut jangan sampai membuat anak mudah terpapar materi berbahaya tanpa adanya perlindungan yang memadai.
“Kita tidak melarang teknologi, kita meminta teknologi untuk memiliki tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” katanya.
Sementara prinsip ketiga adalah mewujudkan persaingan yang lebih seimbang dalam industri penyiaran nasional.
Angga menjelaskan, selama ini stasiun televisi dan radio harus memenuhi berbagai kewajiban, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, hingga penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Karena itu, pemerintah ingin penyelenggara penyiaran profesional di platform digital juga memiliki standar tanggung jawab yang sebanding. Langkah ini diharapkan menciptakan persaingan yang lebih sehat bagi lembaga penyiaran nasional tanpa menghambat perkembangan kreator baru maupun pelaku UMKM.
Pada kesempatan tersebut, Angga turut menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang telah berkontribusi dalam pembahasan DIM RUU Penyiaran. Instansi tersebut di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum.
Ia menambahkan, penandatanganan DIM belum menandakan seluruh pembahasan RUU Penyiaran telah rampung. Dokumen tersebut merupakan rumusan sikap pemerintah yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama DPR RI.
Pemerintah dijadwalkan menyerahkan dokumen DIM kepada Presiden untuk kemudian diteruskan kepada DPR RI pada Selasa (10/11/2026).
Melalui proses pembahasan tersebut, pemerintah berharap dapat menghasilkan regulasi penyiaran yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan industri penyiaran nasional.(da*)
