 |
| Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi |
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa fasilitas penyimpanan itu akan dimanfaatkan untuk menampung minyak mentah hasil impor. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Bahlil menjelaskan, pemerintah menargetkan kapasitas penyimpanan awal dapat menampung pasokan minyak lebih dari 20 hari, sebelum ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 60 hari.
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, kajian kelayakan atau feasibility study (FS) untuk pembangunan fasilitas tersebut telah rampung. Tahap berikutnya, pemerintah akan meninjau sejumlah lokasi potensial pada akhir 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan lokasi yang dipilih memenuhi persyaratan keselamatan, termasuk mempertimbangkan tingkat kerawanan gempa bumi dan situasi keamanan di lingkungan sekitar.
Menurut Bahlil, peningkatan kapasitas penyimpanan minyak mentah merupakan bagian dari upaya Indonesia mendekati standar cadangan energi internasional. Standar minimum yang menjadi acuan global tersebut setara dengan kebutuhan pasokan selama 90 hari.
Pemerintah, lanjutnya, berupaya agar kapasitas penyimpanan nasional dapat mendekati angka tersebut, meskipun pencapaiannya dilakukan secara bertahap.
Ia menegaskan, faktor keamanan dan keselamatan menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pembangunan. Pemerintah tidak ingin fasilitas penyimpanan ditempatkan di kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami bencana.
Selain memperkuat cadangan minyak mentah, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan bahan bakar nabati dengan campuran etanol hingga 50 persen atau E50.
Bahlil mengungkapkan, Presiden Prabowo turut meminta penjelasan mengenai kesiapan penerapan bahan bakar campuran etanol, mulai dari E20 hingga E50, sebagai salah satu strategi mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional.
Untuk merealisasikan program tersebut, Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kolaborasi ini terutama diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian sehingga pengembangan bahan bakar etanol dapat berjalan sesuai target.
Di samping itu, pemerintah memastikan program biodiesel B50 tetap dilanjutkan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperluas penggunaan energi alternatif berbasis bahan bakar nabati.
Bahlil menilai penguatan energi alternatif dan peningkatan cadangan nasional semakin mendesak di tengah dinamika geopolitik internasional yang sulit diprediksi. Kondisi global tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok serta kestabilan energi dunia.
Karena itu, pemerintah berkomitmen mempertahankan program B50 sekaligus mengembangkan berbagai sumber energi alternatif guna menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.(da*)
